Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani Indonesia untuk menunjang produktivitas tanaman mencapai nilai manfaat di atas 250 persen.Jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan rata-rata dari 2014 sampai 2020, yakni sebesar Rp28,1 triliun, maka nilai manfaatnya mencapai di atas 250 persen
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Syahrul memaparkan bahwa berdasarkan luas baku sawah nasional mencapai 7,46 juta hektare, diperlukan subsidi pupuk sebanyak 21 juta ton. Namun demikian, pemerintah baru bisa memenuhi subsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, di mana untuk tanaman pangan, yakni padi baru teralokasikan subsidi pupuk sebanyak 6,1 juta ton.
"Jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan rata-rata dari 2014 sampai 2020, yakni sebesar Rp28,1 triliun, maka nilai manfaatnya mencapai di atas 250 persen," kata Mentan Syahrul dalam RDP bersama Komisi IV di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin.
Syahrul mengungkapkan meski dengan alokasi yang terbatas, nilai tambah produksi tanaman sebagai dampak dari kebijakan pupuk bersubsidi mencapai Rp98,4 triliun berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2018, produksi tanama padi Indonesia mencapai 5,19 ton per hektare (ha). Volume tersebut lebih tinggi dari negara produsen beras lainnya, seperti Thailand yang hanya 3,09 ton per ha; Filipina 3,97 ton per ha; India 3,88 ton per ha; serta Pakistan 3,84 ton per ha.
Dalam data Balitbangtan, tercatat produktivitas tanpa subsidi pupuk untuk tanaman padi mencapai 4,19 ton per ha atau turun 18,09 persen; sedangkan tanaman jagung sebesar 4,24 ton per ha turun 24,06 persen.
Ada pun potensi penurunan produksi tanpa subsidi untuk padi sebesar 9,86 juta ton dengan nilai Rp51,79 triliun; sedangkan potensi penurunan produksi jagung sebesar 6,8 juta ton dengan nilai Rp21,41 triliun.
Sebelumnya, isu penyaluran subsidi pupuk sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Senin (11/1).
Presiden menilai dana yang digelontorkan oleh Negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan. Oleh karenanya, Presiden meminta agar subsidi tersebut dievaluasi.
Baca juga: Kementan sebut kenaikan HET pupuk akibat penurunan anggaran 2021
Baca juga: Pupuk Indonesia sebut penerbitan SK dinas jadi kendala salurkan pupuk
Baca juga: Legislator sebut naiknya HET pupuk tingkatkan biaya produksi petani
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
