Menurut Said, isu mengenai keberadaan anggaran Otsus Papua sendiri sebenarnya bukan menjadi isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR RI.
Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI.
"Kami berharap, tiga kata kunci yaitu, manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menkeu estimasi dana Otsus Papua capai Rp234 triliun untuk 20 tahun
Said menuturkan, berakhirnya pelaksanaan dana Otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan dana otsus tersebut.
Pendanaan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar selama 20 tahun terakhir dengan total alokasi Otsus dan dana transfer infrastruktur mencapai Rp138,65 triliun dari 2002-2021.
Selain itu, transfer keuangan dan dana desa (TKDD) dari 2005-2021 mencapai Rp702,3 triliun dan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp251,29 triliun selama 2005-2021.
Pemerintah mengusulkan revisi UU 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang salah satu poinnya adalah pasal 34 terkait pendanaan.
Dalam revisi itu, pemerintah mengusulkan dana otsus diperpanjang 20 tahun lagi dengan peningkatan alokasi sebelumnya 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Said, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.
Baca juga: Menkeu ungkap realisasi dana Otsus Papua dan Papua Barat banyak sisa
"Dengan melakukan modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, saya optimistis ke depannya mampu memperbaiki pendekatan pembangunan Papua selama ini," tuturnya.
Untuk itu, pembangunan Papua harus berbasis manusia yang ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua yakni, pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarana, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas. Misalnya Masing-masing kampung di Papua harus memiliki sekolah dan puskesmas yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.
"Saya kira, SDM adalah kunci pembangunan Papua dimasa yang akan datang. SDM Papua adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya," kata Said.
Said menjelaskan, pembangunan manusia adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.
"Perlu ada afirmasi agar anak-anak Papua yang berpendidikan tinggi di luar Papua untuk menanamkan wawasan kenusantaraan yang utuh," kata Said.
Ia menambahkan, pembangunan berbasis etnis dan budaya di Papua harus menjadi prioritas dalam pengalokasian dana otsus kedepan.
"Terdapat 250 suku di Papua dengan beragama corak, pembangunan infrastruktur di Papua harus bertumpu pada penguatan kebudayaan orang Papua," ujarnya.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
