Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran untuk vaksin COVID-19 yang diestimasikan sebesar Rp73,3 triliun berpotensi mengalami penambahan seiring harga vaksin yang mengalami kenaikan.Mulai terjadi kenaikan harga vaksin sebab orang-orang negara kaya memborong semua dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri
"Estimasi Rp73,3 triliun berdasarkan estimasi harga yang disampaikan. Tentu, kita akan melihat dinamika yang terjadi," katanya dalam raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat dinamika yaitu mulai terjadi kenaikan harga vaksin karena negara-negara kaya memborong semua ketersediaan vaksin COVID-19.
"Mulai terjadi kenaikan harga vaksin sebab orang-orang negara kaya memborong semua dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri," jelasnya.
Baca juga: Menkeu: Disiplin kesehatan dan vaksinasi kunci pemulihan ekonomi
Terlebih lagi, Sri Mulyani menyatakan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hal tersebut merupakan peringatan bahwa vaksinasi COVID-19 bisa menjadi tragedi moral dunia.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa semua orang harus divaksinasi tanpa pengecualian.
"Total dosis diamankan itu 663,5 juta vaksin ini untuk memenuhi vaksinasi gratis herd immunity dan jangka waktu yang Presiden harapkan dapat selesai 2021, meski sebetulnya 15 bulan," katanya.
Sementara itu, ia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi akan dilakukan refocusing atau realokasi belanja untuk menjaga defisit sesuai masukan dari DPR.
Kemudian juga refocusing atau realokasi belanja K/L termasuk TKDD telah dilakukan pemerintah sesuai dengan arahan Presiden yaitu difokuskan pada belanja nonprioritas serta penyesuaian pada belanja barang dan belanja modal nonoperasional.
"Ini akan diselesaikan pada Februari agar pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan," ujarnya.
Tak hanya itu, pemenuhan anggaran juga dilakukan melalui optimalisasi pembiayaan 2021 yaitu menggunakan silpa PEN 2020 sesuai amanat UU APBN 2021 serta memanfaatkan sumber pembiayaan murah untuk mendukung program vaksinasi.
"Untuk seluruh pengadaan kita dikawal sangat erat oleh KPK, BPK, dan teman-teman Kemenkes," tegas Sri Mulyani.
Baca juga: Presiden sebut vaksinasi COVID-19 ke masyarakat pertengahan Februari
Baca juga: Menko Airlangga beberkan strategi pemulihan ekonomi 2021-2022
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
