PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan pemegang obligasi optimistis BUMN karya itu dapat menuntaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) kemarin, kami mengusulkan beberapa key points kepada para bondholders yakni penyesuaian perjanjian perwaliamanatan sehingga sejalan atau align dengan lajur bisnis perusahaan saat ini
“Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) kemarin, kami mengusulkan beberapa key points kepada para bondholders yakni penyesuaian perjanjian perwaliamanatan sehingga sejalan atau align dengan lajur bisnis perusahaan saat ini,” ujar Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Fauzan, atas penugasan Pembangunan JTTS oleh Pemerintah Indonesia, Hutama Karya mendapat dukungan dari pemerintah seperti penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), penambahan aset tidak berwujud dari investasi tol, hingga meningkatnya hak konsesi jalan tol selaras dengan meningkatnya jaminan pemerintah kepada perusahaan.
Saat ini portfolio bisnis perusahaan tengah bertransformasi dari mayoritas jasa konstruksi menuju perusahaan konstruksi dan investasi.
“RUPO kemarin terdiri dari Tahap I tahun 2016, Tahap II tahun 2017, dan Tahap III tahun 2017. Hasilnya, RUPO mencapai kuorum. Kami berterima kasih kepada para Pemegang Obligasi, yang masih memberikan kepercayaan kepada Hutama Karya khususnya dalam menjalankan penugasan JTTS," katanya.
Meski kerapkali dihadapkan dengan tantangan, baik di lapangan atau dari segi pendanaan dalam membangun mega proyek ini, namun Hutama Karya optimistis mampu menyelesaikan proyek yang juga masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Fauzan juga menambahkan bahwa meski saat ini Hutama Karya telah mengantongi kepercayaan para Bondholder dan investor terhadap Pembangunan JTTS, namun perusahaan menyadari masih banyak tantangan berat yang akan dihadapi, termasuk dari sisi pendanaan. Oleh karena itu berbagai skema creative financing pun dilakukan Hutama Karya untuk percepatan Pembangunan JTTS.
“Beberapa skema pendanaan yang saat ini tengah dilakukan antara lain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), Obligasi Perusahaan yang dijamin oleh Pemerintah, Pinjaman dari Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Pemerintah, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Di tengah Pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur yang tetap harus terus berjalan, Hutama Karya menyiasati penyelesaian PSN yang dimana dalam pelaksanaannya menjadi program prioritas dari Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat Pembangunan JTTS melalui Penyertaan Modal kepada Hutama Karya dalam bentuk PMN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sebagai contoh, di tahun 2020, Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp3,5 triliun dan tambahan PMN melalui Program PEN sebesar Rp7,5 triliun yang membuktikan bahwa Pembangunan JTTS merupakan Proyek Prioritas Pemerintah yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Fauzan.
Pada 2021, Hutama Karya akan menerima tambahan PMN sebesar Rp 6,2 triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2021. Selain itu, perusahaan saat ini sedang mengajukan tambahan PMN sebesar Rp19 triliun kepada pemerintah.
Baca juga: Hutama Karya terbitkan obligasi global 600 juta dolar AS
Baca juga: Pemerintah jamin obligasi Hutama Karya untuk tol Sumatera
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
