Pada kesempatan itu, pengurus Bumdes Hative Kecil dan Galala menyampaikan keluhan dan harapan kepada Mendes PDTT terkait regulasi dan fasilitas penyelengaraan Bumdes, serta pemasaran hasil usaha.
Menteri PDTT menyatakan, masalah yang dihadapi Bumdes di Ambon juga dihadapi Bumdes di daerah lain di Indonesia yakni regulasi dan pemasaran hasil usaha.
"Masalah yang dihadapi saat ini kita berupaya mendekatkan pengguna penerima produksi dengan pasaran usaha Bumdes. Hal ini menjadi masalah nasional, " katanya.
Baca juga: Mendes PDTT: Pengembangan bisnis BUMDes perlu sesuaikan kondisi lokal
Baca juga: BUMDes penggerak ekonomi masyarakat desa di Batanghari
Kementerian katanya, berupaya membuka jaringan dengan berbagai pihak agar Bumdes mampu melakukan proses produksi lebih efisien dan memudahkan pemasaran.
Ia mencontohkan, sejumlah Bumdes telah bekerja sama dengan kementerian BUMN untuk ketahanan pangan di desa seperti menyediakan pupuk yang murah.
Sementara itu terkait regulasi, Mendes PDTT juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyederhanaan regulasi yang juga terkait perizinan.
Setelah berdialog dengan pengurus Bumdes, Mendes PDTT bersama rombongan meninjau unit usaha di Bumdes Hatukau di Desa Batu Merah, Ambon.
Baca juga: BUMDes penggerak ekonomi masyarakat desa di Batanghari
Baca juga: Wamendes PDTT dorong partisipasi mahasiswa KKN kembangkan BUMDes
Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
