Departemen Pertahanan, saat AS masih dipimpin Donald Trump, memasukkan Xiaomi dan delapan perusahaan lainnya ke daftar perusahaan yang berkaitan dengan militer China, dikutip dari Reuters, Sabtu.
Baca juga: POCO batalkan transaksi online tak wajar
Investor Amerika diminta memecah kepemilikan di perusahaan-perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu.
Xiaomi dalam berkas keberatan tersebut mengatakan penilaian tersebut "tidak sah dan tidak sesuai konstitusi", serta menegaskan perusahaan tidak diatur oleh tentara Pembebasan Rakyat.
Tuntutan yang dialamatkan kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Keuangan Janet Yellen di pemerintahan Presiden Joe Biden ini juga menyebutkan larangan investasi, yang efektif berlaku mulai 15 Maret, akan menyebabkan "kerusakan segera dan tidak bisa diperbaiki terhadap Xiaomi".
Baca juga: Xiaomi Mi 11 Lite bakal pakai Snapdragon 732G?
Xiaomi mengatakan 75 persen dari hak suara perusahaan dipegang oleh para pendiri mereka, Lin Bin dan Lei Jun, tidak ada kepemilikan atau kontrol dari orang atau badan yang berhubungan dengan militer.
Mereka juga menekankan ada "sejumlah penting" pemegang saham yang berasal dari AS, bahkan tiga dari sepuluh besar pemegang saham biasa merupakan grup investasi dari AS.
"Lebih lanjut, pendapat publik bahwa Xiaomi berasosiasi dengan militer China akan merusak secara signifikan posisi Xiaomi terhadap mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan reputasi rusak yang tidak bisa segera dihitung atau diperbaiki dengan mudah".
Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan AS belum memberikan pernyataan terkait tuntutan Xiaomi ini.
Baca juga: Harga saham Xiaomi naik setelah peluncuran Mi 11
Baca juga: MIUI 12.5 usung peningkatan keamanan dan hemat memori
Baca juga: Xiaomi Mi 11 ponsel pertama dengan Snapdragon 888
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
