Awal pandemi COVID-19 menjadi masa paling berat bagi seluruh penduduk Indonesia. Meski bermula dari persoalan kesehatan, hadirnya wabah global ini praktis mengusik sendi perekonomian warga hingga di pelosok desa.Terobosan Pemdes Panggungharjo seolah menjawab harapan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang meminta seluruh birokrasi memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penerapan jaga jarak fisik untuk menghindari infeksi SARS-CoV-2 membuat hampir seluruh kegiatan ekonomi tersendat. Buntutnya, tak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan.
Situasi ini bukan yang pertama. Pada tahun 1918 sampai 1919, dunia sudah pernah diterpa pandemi Flu Spanyol yang juga menyerang dua aspek sekaligus, yakni kesehatan dan ekonomi.
Untuk mengadang dampak ekonomi lebih besar akibat COVID-19, pemerintah di tingkat provinsi sampai level desa sigap menyalurkan berbagai dana bantuan, di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin penerima manfaat secara bergelombang.
Meski demikian, yang perlu dicermati adalah bagaimana memastikan dana bantuan itu tepat sasaran sekaligus efektif membantu meringankan beban ekonomi warga sejak menerima bantuan sampai tiba gelombang bantuan berikutnya.
Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinakhodai Wahyudi Anggoro Hadi memiliki cara tersendiri untuk menjawab persoalan itu.
Sebagai kepala desa, Wahyudi tidak ingin sekadar menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat kepada warganya lantas selesai. Baginya, pemerintah desa harus hadir penuh dan memastikan dana yang digulirkan itu betul-betul dimanfaatkan warganya dengan manajemen yang tepat.
Baca juga: Desa Panggungharjo buat Pasardesa.id jaga kestabilan ekonomi
Ia tidak ingin dana bantuan itu menjadi sia-sia, dihabiskan secara tidak tepat. Alih-alih untuk membeli kebutuhan dasar, amat disayangkan apabila justru dana bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau bahkan tersier di tengah masa krisis.
Lulusan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1997 ini juga berpikir keras agar nilai manfaat dari berbagai dana bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat bisa diperluas untuk mengangkat perekonomian desa.
Pada masa darurat, dibutuhkan inovasi dan gerak cepat untuk merealisasikan niat baik itu. Di medio Maret 2020 atau 2 pekan setelah wabah COVID-19 masuk di Tanah Air, Wahyudi mulai menginisiasi pendirian Panggung Tanggap COVID-19 (PTC-19).
PTC-19 bertugas melakukan penanganan serta memetakan dampak COVID-19 yang meliputi aspek klinis dan nonklinis yang meliputi sosial dan ekonomi warga.
Pemetaan ditempuh dengan meminta seluruh warga melakukan pelaporan kondisi kesehatan dan perekonomian masing-masing melalui platform digital yang telah dibuat. Dari hasil pelaporan itu, kemudian dikategorisasikan menjadi kelompok sangat rentan, rentan, cukup rentan, dan tidak rentan.
Empat kategori itu juga masih dinilai dari tujuh aspek, yakni jenis pekerjaan, besaran jenis pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan dana cadangan, kepemilikan asset, kepemilikan jaminan sosial, dan keberadaan kelompok rentan dalam keluarga.
Meski demikian, pelaporan kondisi ekonomi warga masih divalidasi ulang melalui masing-masing perwakilan warga baik pengurus RT atau RW. Disimpulkan 20 persen warga masuk kategori sangat rentan, 35 persen rentan, dan sisanya masuk kelompok rentan dan tidak rentan.
Baca juga: Menteri Desa luncurkan Sanggar Inovasi Desa di Panggungharjo Bantul
Melalui pemetaan tingkat kerentanan itulah Wahyudi dan jajarannya mampu memberikan pelayanan secara tepat, baik dalam bidang kesehatan maupun ekonomi, termasuk dalam menentukan skala prioritas penerima BLT dana desa (BLT-DD).
Pada tahun 2020, tercatat 562 kepala keluarga (KK) atau 6 persen dari total KK di Desa Panggungharjo masuk sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD. Angka itu diperoleh dari data KPM tahun sebelumnya yang diverifikasi ulang dengan data kerentanan saat pandemi.
Intervensi Pemanfaatan BLT
Setelah pemetaan sasaran penerima BLT dinilai tepat, tugas pemerintah Desa Panggungharjo belum berhenti.
Bagi Wahyudi, pemerintah desa masih memiliki tanggung jawab menyalurkan sekaligus mengawal prinsip-prinsip pemanfaatan bantuan sosial. Prinsipnya bantuan dari dana desa itu hanya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Untuk mewujudkannya, Pemerintah Desa Panggungharjo kembali berikhtiar dengan membuat platform digital pada tanggal 14 April 2020 dengan nama "Pasardesa.id". Aplikasi berbasis web ini selanjutnya diintegrasikan dengan sistem penyaluran BLT-DD.
Dengan langkah itu, pada tahun 2020 Desa Panggungharjo menjadi satu dari lima desa di Indonesia yang menyalurkan BLT-DD secara nontunai.
Keuntungannya, pemerintah desa dapat mengatur pemanfaatan dana bantuan itu secara tepat. Adapun caranya dengan memberikan batas limit dana yang bisa dicairkan setiap bulan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sampai akhir 2020.
Dengan begitu, masyarakat penerima BLT tidak bisa langsung menghabiskan seluruh dana bantuan itu dalam waktu 1 bulan.
Selain membantu manajemen pemanfaatan BLT, pasardesa.id juga mewujud sebagai platform e-commerce atau perdagangan elektronik desa.
Pemerintah Desa Panggungharjo memiliki andil penuh memastikan dana bantuan itu dibelanjakan secara tepat dan berputar di lingkup desa.
Pasalnya, masyarakat hanya bisa mencairkan dana nontunai itu untuk membeli beragam kebutuhan pokok dari toko atau warung milik tetangga atau warga setempat yang seluruhnya ditawarkan melalui polatform digital tersebut.
Baca juga: Pengamat: Musim paceklik ikan, BLT perlu diberikan ke nelayan kecil
Adapun hasilnya cukup menggembirakan. Dalam sebulan saja, sejak platform pasardesa.id dirilis, setidaknya transaksi jual beli secara daring di desa itu mencapai Rp100 juta.
Dengan inovasi itu, dana bantuan dari pemerintah pusat tidak lantas mengalir kembali ke Jakarta melalui toko-toko modern, tetapi tetap berputar dan mendorong roda perekonomian desa tetap bergerak di kala situasi krisis.
Tingkatkan Literasi Digital
Bagi Wahyudi, pandemi COVID-19 bukanlah petaka yang menghambat segala sendi kehidupan untuk berkembang. Sebaliknya, dia menjadikan bencana nonalam itu sebagai momentum meningkatkan literasi digital serta literasi finansial masyarakat.
Ia meyakini literasi memungkinkan dilakukan karena sebagian besar warga masing-masing memiliki perangkat digital. Perangkat digital yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk mengakses media sosial, harus bisa dimanfaatkan lebih untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kesehatan.
Literasi digital pun membuahkan hasil. Ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi warga yang mengakses pelaporan kondisi kesehatan secara digital maupun yang mengakses pasardesa.id mencapai 96 persen. Warga yang tidak memiliki telepon pintar dibantu warga lainnya secara bergotong royong sehingga mereka tetap dapat mengakses bantuan.
Koordinator Satgas COVID-19 Desa Panggungharjo, Ali Yahya, mendukung penuh model intervensi Pemdes Panggungharjo menghadapi tantangan ekonomi maupun kesehatan warganya.
Model pelaporan kasus COVID-19 yang diinisiasi melalui sarana digital, menurut Ali, memungkinkan respons penanganan lebih cepat. Kegiatan jual beli yang didorong secara daring juga efektif mendukung kampanye jaga jarak fisik untuk meminimalisasi penularan COVID-19 di Desa Panggungharjo.
Baca juga: Gogrok COVID antar Yogyakarta masuk Top 21 inovasi penanganan COVID-19
Inovasi pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19 yang terlahir dari Desa Panggungharjo ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tanggal 25 November 2020, Kemenpan-RB memilih PTC-19 Desa Panggungharjo sebagai top 21 inovasi pelayanan publik penanganan COVID-19 di Indonesia.
Terobosan yang dilakukan Pemdes Panggungharjo seolah menjawab harapan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang meminta seluruh birokrasi memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (K/L), serta pemerintah di level daerah diminta berinovasi dengan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
