Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam mengembangkan wisata bahari, kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.Kerja sama antara kedua kementerian tersebut dinilai bakal lebih bisa lagi untuk mendorong pengelolaan hutan mangrove
"Apabila arahnya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir, bukan mendorong kaplingisasi atas wilayah pesisir, KKP bisa bekerja sama dengan Kemendes," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kerja sama antara kedua kementerian tersebut dinilai bakal lebih bisa lagi untuk mendorong pengelolaan hutan mangrove atau potensi wisata lainnya untuk kesejahteraan warga desa.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pada beberapa tahun belakangan ini muncul tren pengelolaan kawasan pesisir yang mengarah kepada perkembangan wisata bahari di daerah tersebut.
Namun, Abdul Halim menegaskan agar arah pengembangan wisata bahari itu jangan sampai untuk tujuan mengomersialisasikan kawasan pesisir di Tanah Air.
Baca juga: KKP tanam hingga 2,9 juta batang mangrove selama tahun 2020
KKP pada 2020 telah melakukan program rehabilitasi di sebanyak 24 kabupaten/kota dalam bentuk antara lain penanaman mangrove, pembangunan nurseri mangrove, pembangunan tracking mangrove serta pemberian sarana dan prasarana produk olahan dan turunan mangrove.
Salah satu bentuk pemberdayaan terkait mangrove itu antara lain adalah adanya lokasi wisata di ekosistem mangrove di Tanah Air antara lain dengan membuat tracking atau selasar jelajah mangrove yang telah dibangun di berbagai daerah.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, KKP menargetkan penanaman mangrove seluas 400 ha di tahun 2021. Sampai tahun 2024, KKP berencana melakukan penanaman mangrove seluas 1.800 hektare.
Tidak hanya sebagai destinasi wisata, ekosistem mangrove sebenarnya juga memiliki aspek ekonomi kreatif antara lain sebagai salah satu bahan dalam produksi makanan khas daerah seperti dodol, sirup, keripik, dan sebagainya.
Selain itu, pemerintah juga telah memiliki program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) yang di Bali sendiri terdapat di lima lokasi dengan luas mencapai 74 hektare dan berfungsi sebagai restorasi terumbu karang serta spot wisata selam di Pulau Dewata.
Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengungkapkan selama program berjalan sejak awal Oktober hingga Desember 2020 di Nusa Dua telah menghasilkan 40.686 unit struktur yang terdiri dari rak meja, hexagonal, fishdome, roti buaya, rumah batako, pipa, biorock dan patung.
ICRG merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digalakkan pemerintahan pusat sebagai solusi dari dampak pandemi, di antaranya untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga ekosistem terumbu karang, serta sebagai lokasi wisata dan edukasi.
Program ICRG dilakukan di lima lokasi di Bali, yakni Pulau Nusa Dua, Pandawa, Serangan, Sanur, dan Buleleng. Total dana yang digelontorkan untuk menyukseskan ICRG lebih dari Rp111 miliar, bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Data yang dihimpun menunjukkan tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ICRG ini lebih dari 10.171 orang.
Baca juga: Rehabilitasi kawasan mangrove, KKP tambah destinasi wisata
Baca juga: KKP: Gresik kini miliki selasar jelajah mangrove 1,5 kilometer
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
