Oposisi Malaysia ragukan peruntukan dana RM100 juta COVID RS swasta

1 Februari 2021 13:36 WIB

Bendahara Umum PKR, Lee Chean Chung (kiri). ANTARA Foto/Ho-FB

Selain itu, saya meminta rumah sakit swasta supaya tampil ke depan untuk menawarkan layanan pengobatan COVID-19 kepada rakyat Malaysia dengan mental yang tidak hanya mementingkan keuntungan

Anggota parlemen dari kelompok oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) meragukan peruntukan anggaran senilai RM100 juta atau Rp347 milyar bagi penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit swasta.

"Peruntukan sebanyak RM 100 juta oleh pemerintah untuk menampung biaya pengobatan untuk pasien COVID-19 ke rumah sakit swasta telah diumumkan kemarin, namun saya masih penuh dengan keraguan," ujar Bendahara Umum PKR, Lee Chean Chung di Kuala Lumpur, Senin.

Lee meminta Menteri Kesehatan, Adham Baba dinasihatkan agar tidak lagi menghilangkan diri dan perlu tampil menjelaskan informasi terperinci berkenaan dengan keputusan tersebut.

"Selain itu, saya meminta rumah sakit swasta supaya tampil ke depan untuk menawarkan layanan pengobatan COVID-19 kepada rakyat Malaysia dengan mental yang tidak hanya mementingkan keuntungan," katanya.

Lee mengatakan kasus baru COVID-19 telah mencapai 5.000 kasus untuk tiga hari berturut-turut dan kasus kematian rakyat Malaysia juga meningkat secara mendadak sebenarnya telah memasuki tahap perang dengan wabah COVID-19.

Sebelumnya Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM) telah mengumumkan kerja sama dengan pemerintah untuk merawat pasien COVID-19 tetapi rumah sakit mengatakan biaya pengobatan untuk pasien berdasarkan kepada setiap kasus.

"Saya berpendapat bahwa dia adalah keterlaluan dan tidak boleh diterima. Ini adalah waktu kritis seluruh rakyat Malaysia memerangi COVID-19, tetapi kenapa rumah sakit swasta masih mempertimbangkan tentang keuntungan mereka?," katanya.

Sejak proyek penswastaan rumah sakit dilaksanakan, ujar dia, rumah sakit swasta telah memperoleh keuntungan yang lumayan demikian pula sepanjang wabah COVID-19 kebanyakan swasta telah memperoleh keuntungan yang besar.

"Contoh grup KPJ, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada bulan Maret hingga Juni 2020, mereka telah mencatat keuntungan bersih sebanyak RM 12, 66 juta (Rp57,8 miliar) untuk semester tahun tersebut," katanya.