Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar diminta untuk tenang, menyusul kudeta militer dan penahanan para pemimpin pemerintah pemerintah sipil pada Senin dini hari (1/2).
“KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi hotline (nomor telepon—red) KBRI jika menghadapi masalah,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin.
Berdasarkan data Kemlu, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan sebagai anak buah kapal (ABK).
“Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman,” kata Judha.
Militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.
Otoritas militer, dikutip dari Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan--yang disebut sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.
Dalam menanggapi insiden politik di Myanmar, Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam dan "menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia".
Indonesia meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menahan diri serta menyerukan pendekatan dialog untuk mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin buruk.
Baca juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap
Baca juga: PBB kecam aksi kudeta militer di Myanmar
Baca juga: Partai Suu Kyi menangkan cukup kursi untuk bentuk pemerintahan Myanmar
Suu Kyi Myanmar ditahan dalam penggerebekan dini hari
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
