Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi optimistis angka stunting atau kekerdilan di Indonesia bisa turun menjadi 14 persen pada 2024.dengan turut melibatkan pemda dapat mengatasi permasalahan stunting di Indonesia
"Saya optimis, dengan sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga, dengan turut melibatkan pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, utamanya di desa," kata Budi Arie melalui keterangan rilis Kemendes PDTT di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan optimismenya tersebut dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo untuk membahas percepatan penanganan stunting yang secara nasional angkanya saat ini mencapai 27 persen.
Baca juga: KOPMAS: Solusi persoalan stunting adalah penguatan keluarga
Budi Arie mengatakan bahwa Kemendes PDTT turut memprioritaskan percepatan penurunan angka stunting dengan mengarahkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan stunting.
Untuk mempercepat penurunan tersebut, ia mengajak pemerintah daerah untuk juga melakukan upaya pencegahan stunting secara bersama-sama.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa lembaganya menargetkan penurunan angka stunting dari 27 persen di 2021 menjadi 14 persen pada 2024. Untuk mencapai angka penurunan tersebut, maka BKKN dalam kurun waktu 3,5 tahun menargetkan penurunan per tahun sekitar 2,7 persen.
Baca juga: Presiden tekankan BKKBN pegang kendali pencegahan stunting
Hasto mengatakan bahwa sebagian besar angka stunting itu berasal dari daerah pedesaan. Oleh karena itu, sinergi dengan Kemendes PDTT dan pemangku kepentingan lain yang memiliki program di desa perlu dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.
"Karena banyaknya stunting di desa. Tentu saja, sinergi dan kolaborasi dengan Kemendes PDTT itu sangat penting," katanya.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka stunting bisa melonjak, di antaranya adalah karena jarak kelahiran dengan kehamilan berikutnya yang cukup berdekatan, dan kelahiran bayi yang belum waktunya atau mengalami prematur.
Baca juga: Kepala BKKBN ungkap penyebab stunting di Indonesia
Untuk mengatasi hal itu, BKKBN mencoba melakukan pengawalan terhadap ibu hamil atau yang akan melahirkan agar mereka mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga kehamilannya dalam kondisi baik.
Untuk memastikan pengawalan tersebut, maka BKKBN juga mencoba memastikan ketersediaan SDM yang memadai seperti bidan dan penyuluh KB serta memastikan pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk dapat benar-benar mencegah dan menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024.
Baca juga: Presiden tunjuk BKKBN pelaksana percepatan penurunan stunting
Pewarta: Katriana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
