Program Tol Laut Depapre penggerak roda ekonomi Papua

Rute Tol Laut yang masuk ke Pelabuhan Depapre merupakan rute baru (rute T-9) yang meliputi Merauke-Kokas-Sorong-Supiori-Depapre Kabupaten Jayapura (pulang pergi).

Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kondisi geografis yang terbilang mahal untuk dijangkau, pasalnya, untuk dapat tiba di Bumi Cenderawasih itu masih harus merogoh kocek yang cukup lumayan.

Dari pulau Jawa misalnya, ke Papua hanya bisa dilalui dengan transportasi udara dan laut. Dengan mahalnya biaya kedua moda transportasi tersebut, maka harga barang di wilayah dengan sebutan "surga kecil yang jatuh ke bumi" tersebut pastinya cukup menguras kantong.

Untuk itulah, pemerintah perlu terus mengkaji kebijakan dan program yang setidaknya dapat menjadi alternatif atau solusi dari permasalahan kemahalan harga barang di Papua.

Tol Laut menjadi salah satu terobosan dari banyak program yang disusun pemerintah untuk mengatasi mahalnya harga barang-barang di Papua.

Tepatnya pada 28 Januari 2020, pemerintah akhirnya meresmikan uji coba pengoperasian Tol Laut di Pelabuhan Depapre Kabupaten Jayapura, Papua.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut keberadaan Tol Laut Depapre Kabupaten Jayapura merupakan stimulan penggerak perekonomian masyarakat Bumi Cenderawasih, sehingga semua pihak khususnya pelaku usaha diajak untuk memanfaatkan peluang tersebut.

"Khususnya masyarakat di lokasi pelabuhan juga diharapkan memberikan dukungan penuh dengan menjaga fasilitas atau obyek vital negara ini secara baik untuk kepentingan masyarakat di Papua," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad.

Pelabuhan Depapre resmi beroperasi sebagai pelabuhan peti kemas dan melayani rute tol laut. Peresmiannya ditandai dengan bersandarnya kapal tol laut Logistik Nusantara (Lognus) 2 yang dioperasikan PT Pelni.

Rute Tol Laut yang masuk ke Pelabuhan Depapre merupakan rute baru (rute T-9) yang meliputi Merauke-Kokas-Sorong-Supiori-Depapre Kabupaten Jayapura (pulang pergi).

Konsep Tol Laut adalah mempercepat distribusi bahan logistik yang terhubung ke beberapa pelabuhan dengan prinsip bongkar dan muat artinya ada komoditas bahan pokok yang dibawa dari satu daerah serta ada komoditas lainnya yang dibawa kembali, sehingga dapat mengurangi biaya atau ongkos distribusi.

Misalnya beras asal Merauke sebelum adanya Tol Laut harus dibawa ke Surabaya terlebih dulu, baru kemudian dikapalkan kembali ke Jayapura. Namun, dengan adanya Tol Laut, beras asal Merauke tidak lagi harus ke Surabaya, namun bisa langsung masuk ke Jayapura untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di pegunungan tengah atau wilayah utara Papua.

Sekembalinya dari Jayapura, kemudian bisa diisi komoditas unggulan dari Jayapura atau daerah sekitarnya seperti, bahan material pasir dan lain-lain yang di Merauke sulit didapat serta komoditas lainnya, dengan demikian akan dapat menekan disparitas harga serta bisa bersaing dengan komoditas lainnya yang berasal dari luar Papua atau Papua Barat.

Dengan dibukanya Pelabuhan Depapre yang telah dimulai pembangunannya sejak 2009 sebagai salah satu pelabuhan alternatif selain di Kota Jayapura, juga dapat mengerakkan sektor ekonomi di wilayah setempat khususnya di area pelabuhan.

Pelabuhan Depapre sendiri adalah dermaga multipurpose II sepanjang 150 meter, dermaga semen 206 meter, dermaga curah cair 124 meter dan dermaga peti kemas 206 meter di area teluk yang teduh merupakan pelabuhan terbesar di kawasan Asia Pasifik, dan jika dikembangkan penuh nantinya dapat menjadi salah satu Pelabuhan Penghubung di wilayah Pasifik.

Mudahkan distribusi

Selama ini, beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Papua kebanyakan berasal dari Surabaya dan Makasar. Jika memungkinkan, beras dari lumbung pangan Bumi Cenderawasih yakni Kabupaten Merauke juga memberikan sumbangsih.

Sayangnya, sebelum tiba di Jayapura, beras dari Kabupaten Merauke harus menyinggahi beberapa provinsi di Indonesia sehingga jarak tempuh yang dilalui cukup menyita waktu.

Secara perhitungan ekonomi, hal ini sangat merugikan sehingga dengan adanya Tol Laut melalui Pelabuhan Depapre dapat memotong jalur dan mempersingkat waktu tiba dari Merauke ke Jayapura.

Hal ini dibenarkan Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, di mana pihaknya mengapresiasi pengoperasian Tol Laut Pelabuhan Depapre Kabupaten Jayapura karena dapat mempermudah pendistribusian bahan pokok bagi masyarakat seperti beras.

"Sudah sejak lama kami mencari solusi bagaimana mendistribusikan beras berkualitas baik dari Kabupaten Merauke," kata Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Papua-Papua Barat Mohammad Yusri Muin.

Selama ini persediaan beras di Kabupaten Merauke surplus, sehingga kelebihan stok ini harus didistribusikan ke tempat lain.

Dengan kerja sama berbagai pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Bulog hingga Pemerintah Daerah setempat, akhirnya beras dari Merauke ini bisa sampai di Jayapura tanpa harus melalui Surabaya.

Selama ini beras dari Kabupaten Merauke harus melalui rute Makasar dan Surabaya baru tiba di Jayapura, namun dengan adanya Tol Laut Depapre, dapat langsung tiba di Pelabuhan Jayapura.

"Beras yang dikirim dari Merauke ini jumlahnya sekitar 400 ton," ujar Yusri.

Dengan adanya kiriman beras dari Merauke ini maka jumlah persediaan beras bagi Papua mencapai 2.200 ton karena awalnya stok di gudang Bulog tercatat hanya 1.800 ton.

Selain itu, PT Pelindo IV (Persero) Cabang Jayapura menyebutkan dengan dioperasikannya Tol Laut Depapre akhirnya memperpendek jalur pendistribusian barang atau komoditas bahan pokok dari Sulawesi dan Jawa.

General Manager PT Pelindo IV Cabang Jayapura Sonny Uktolseya mengatakan uji coba pengoperasian Pelabuhan Depapre sangat baik dan bahkan prestasi yang luar biasa, karena ini merupakan kerjasama cukup baik antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan instansi terkait baik di Pusat dan Daerah.

Kunjungan KM Logistik Nusantara 2 yang mengangkut peti kemas berisi beras dari Kabupaten Merauke yang dioperasikan oleh PT Pelni adalah merupakan TOL T-19 yang dikhususkan dari dan ke Papua.

Upaya ini tentunya untuk mendistribusikan kebutuhan pokok yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar yang tentunya dengan harga terjangkau pula.

Hal Ini juga untuk memperpendek jalur distribusi yang biasanya dari Sulawesi dan Jawa.

Untuk Pelabuhan Depapre, secara fasiltas masih terbatas, khususnya alat bongkar muat apalagi kalau ke depan mau dioperasikan menjadi pelabuhan/terminal kontainer, maka perlu dilakukan penambahan fasiltas yang memadai untuk memperlancar kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Depapre.

Hal ini memerlukan investasi yang cukup besar, di mana untuk saat ini Pelabuhan Depapre masih dibawah pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan RI.

Sedangkan untuk peluang ekonomi selalu ada, namun perlu duduk bersama antara instansi terkait baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena untuk mengoperasikan sebuah pelabuhan tidak semudah yang dibayangkan, pasalnya banyak regulasi dan aturan yang perlu diterapkan dan dijalankan demi keselamatan berkegiatan di pelabuhan itu sendiri.

"Ke depannya, semua infrastruktur dan suprastruktur pendukung menjadi prioritas utama untuk tetap mempertahankan eksistensi Pelabuhan Depapre, kami berharap masyarakat di sekitarnya dapat mendukung program ini dengan ketulusan hati, demi kesejahteraan semua pihak," kata Sonny.

Berdampak positif

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengharapkan pengoperasian Tol Laut Depapre di Kabupaten Jayapura dapat membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat di kawasan Pegunungan Bumi Cenderawasih, di mana harga barang dan komoditas yang selama ini masih mahal akan turun.

Wakil Bupati Puncak Jaya Deinas Geley mengakubangga atas terobosan ini akan membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat di kawasan Pegunungan Papua

Tol laut ini merupakan harapan baru bagi ekonomi Papua dan langkah maju untuk menekan harga-harga barang di daerah Pegunungan Papua yang selama ini masih mahal di mana pihaknya optimistis di Puncak Jaya akan merasakan dampak dari beroperasinya Pelabuhan Depapre.

Misalnya, harga beras dapat dipastikan menurun, karena distribusi beras dari Merauke tak lagi dikirim ke Pulau Jawa melainkan langsung di kirim ke Jayapura kemudian diterbangkan ke Pegunungan Papua.

Semua pihak optimistis program-program strategis yang dipelopori Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lukas Enembe untuk mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP) dapat diwujudkan bila semua elemen masyarakat bersatu dan bekerja sama membangun Bumi Cenderawasih.

Program Tol Laut bertujuan memastikan kehadiran Negara dalam ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan kemampuan (affordability) terhadap bahan-bahan pokok dan penting di pulau-pulau terluar, terpencil, dan terbelakang.

Dalam bahasa lainnya, program ini bertujuan menurunkan disparitas harga barang tertentu antara pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya

Namun program Tol Laut yang sudah digelar selama tiga tahun ini, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yaitu bagaimana dapat secara konsisten menurunkan harga barang di wilayah terpencil dalam jangka panjang. Selain itu, realisasi Tol Laut ini dapat memastikan penurunan harga barang hingga ke tingkat konsumen.
yang juBaca juga: Luhut: Tol laut perlu koordinasi kuat agar bisa efisien
Baca juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, program tol laut semakin memacu perekonomian
Baca juga: Menhub cek pengiriman sapi dengan kapal tol laut di Kupang