Kemendikbud: Perguruan tinggi harus jadi "mata air" pembangunan bangsa

4 Februari 2021 19:08 WIB

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (28/1). (ANTARA/Indriani)

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam mengatakan perguruan tinggi harus bisa menjadi "mata air" pembangunan bangsa dengan menyiapkan lulusan sebagai sumber daya manusia yang unggul.

"Kita menghadapi tantangan global, terutama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's, maupun tantangan nasional dalam hal demokratisasi, perubahan sosial, dan lain-lain. Perlu kehadiran perguruan tinggi untuk mendewasakan demokrasi dan bangsa di masa depan," kata Nizam dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR yang diikuti melalui akun Youtube DPR RI di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Komisi X ingin Peta Jalan Pendidikan jadi rujukan revisi UU Sisdiknas

Baca juga: PGRI minta perbandingan Peta Jalan Pendidikan harus proporsional

Nizam mengatakan Indonesia memiliki peluang besar sekaligus bahaya besar, yaitu bonus demografi. Apabila peluang besar tersebut tidak dioptimalkan, Indonesia akan terjebak pada jebakan negara dengan pendapatan menengah.

Padahal, dunia saat ini tengah memasuki abad Asia karena 50 persen ekonomi dunia ada di Asia dimotori "Macan-Macan Asia", yaitu Jepang, Korea Selatan, dan China yang sebenarnya warganya sudah mengalami penuaan.

"Negara-negara tersebut mulai mengalami penuaan, sementara kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi itu merupakan peluang sekaligus tantangan," tuturnya.

Tantangan yang harus dijawab perguruan tinggi adalah revolusi industri keempat yang mendestruksi dengan menghilangkan 23 juta pekerjaan karena digantikan dengan otomatisasi.

"Sementara perguruan tinggi menyiapkan kompetensi mahasiswanya, ketika mereka lulus pekerjaannya sudah tidak ada. Namun, di sisi lain, juga tercipta peluang pekerjaan baru yang cukup banyak, hanya banyak diantaranya belum ada di Indonesia," jelasnya.

Baca juga: PGRI : Penyusunan Peta Jalan Pendidikan berdasarkan naskah akademik

Baca juga: Presiden ingin target tinggi dalam peta jalan pendidikan Indonesia

Karena itu, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dikembangkan sebagai upaya menjaga agar lulusan memiliki kompetensi serta adaptif dengan perubahan dinamika.

"Kampus Merdeka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa memanfaatkan perubahan dinamika yang terjadi secara luas," katanya.