• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah ajak semua pihak bersama perangi pembajakan film

Pemerintah ajak semua pihak bersama perangi pembajakan film

8 Februari 2021 18:54 WIB
Pemerintah ajak semua pihak bersama perangi pembajakan film
Ilustrasi membuat unggahan cuplikan film bioskop. (ANTARA News/Suwanti)
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi pembajakan atas karya film yang masih menjadi tantangan.

Direktur Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi Kemenparekraf Syaifullah Agam, mengatakan bahwa perlu adanya peran serta tak hanya dari pemerintah melainkan juga melibatkan para pekerja film, dan masyarakat untuk sama-sama memerangi pembajakan.

"Ini PR kita bersama, dari jurnalis, film maker, pemerintah, dan juga pendidikan. Pemikirannya harus dibalik kalau kita bikin karya dibajak bagaimana perasaan kita. Itu harus di edukasi pelan-pelan," kata Syaifullah Agam kepada ANTARA, Senin.

Baca juga: Tantangan industri hiburan & peran negara bangkitkan ekonomi kreatif

Menurut Syaifullah Agam bahwa masyarakat perlu di edukasi mengenai penghargaan atas sebuah karya kreatif seperti film. Sehingga hal itu diharapkan dapat mengurangi pembajakan.

Dia menambahkan bahwa pembajakan terhadap film merugikan banyak pihak, mulai dari para pembuat film hingga negara yang kehilangan potensi pendapatan melalui pajak.

"Karena tidak ada penghargaan dan masyarakat kita harus di edukasi. Bukan saya menyalahkan masyarakat, cuma memang penghargaan terhadap karya itu masih kurang," ujar Syaifullah.

Baca juga: Wonderful Indonesia dinobatkan sebagai "Best Creative Destination"

Syaifullah mengatakan bahwa masalah pembajakan dalam karya film dan produk industri kreatif lainnya tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak terkait. Untuk itu, menurut dia perlu adanya komunikasi yang tepat guna mengatasi masalah pembajakan.

Saat ini, menurut Syaifullah, Kemenparekraf tengah menyiapkan sejumlah langkah dan menjalin komunikasi untuk mengatasi pembajakan produk karya industri kreatif yang berpotensi merugikan negara.

"Kita lagi menyiapkan itu. Ini sekarang PIC siapa apakah di Kemenparekraf. Karena ini kompleks, sebenarnya ini lebih ke aparat penegakan hukum. Tapi kita berkepentingan karena film, musik dan lain-lain masuk dalam ranah ekonomi kreatif. Walaupun itu juga bersinggungan dengan Kemendikbud terkait produk budaya. Itu juga perlu dirundingkan," tuturnya.

"Makanya kita lagi menyiapkan beberapa langkah untuk hal tersebut. Mudah-mudahan bisa segera di final kan," imbuh Syaifullah.


Baca juga: Pulihkan sektor parekraf, Kemenparekraf & Bappenas perkuat kolaborasi

Baca juga: Menparekraf ingin ada kebijakan khusus bagi difabel di sektor parekraf

Baca juga: Menparekraf paparkan strategi pemulihan pariwisata di Forum ASEAN

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021