Riezky di Palembang, Selasa, mengatakan, kelangkaan pupuk ini menjadi sumber permasalahan bagi petani karena membuat mereka kesulitan meningkatkan produktivitas lahan.
“Seharusnya dengan anggaran Rp33 triliun, permasalahan pupuk subsidi ini tidak boleh terjadi. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya,” kata Riezky.
Untuk itu, dirinya menekankan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan beserta PT Pupuk Indonesia Holding Company melakukan survei guna memastikan realita di tingkat petani terkait pupuk ini.
Sebelumnya saat menyambangi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Riezky Aprilia meminta pemerintah untuk membuat kajian mendalam terkait program pupuk subsidi untuk mengetahui seberapa bermanfaatnya bagi petani.
Usulan tersebut muncul lantaran wakil rakyat mempertanyakan apakah pupuk subsidi ini benar-benar telah membantu petani.
Menurut dia, adanya pemikiran untuk mencabut subsidi pupuk itu terbilang sangatlah wajar karena sebagai wakil rakyat dirinya mendapatkan laporan dari petani mengenai berbagai persoalan terkait penyaluran pupuk subsidi.
Surono, petani karet dan sayur mayur di Desa Sigam Kayal Sari, Kecamatan Gelumbang, Muaraenim, Sumatera Selatan, mengatakan selama ini ia mendapatkan jatah pupuk subsidi seperti petani lainnya dari alokasi yang diberikan pemerintah ke kelompok tani.
Ia mengaku, penggunaan pupuk subsidi ini tidaklah cukup karena petani tetap harus menambah dengan pupuk komersil agar buah-buahan dan sayuran bertumbuh sesuai harapan.
“Pupuk bersubsidi ini juga terbatas karena diperoleh berdasarkan alokasi kelompok tani. Jadi terpaksa beli pupuk komersial juga untuk tambahannya karena untuk sayuran butuh juga campuran pupuk NPK dan KCL,” kata dia.
Wawan Darmawan, petani Desa Sumber Mulya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengatakan kelangkaan pupuk kerap terjadi di daerahnya terutama di saat musim tanam.
“Ini yang terkadang membuat petani kesal. Bagaimana tidak, kami disuruh meningkatkan produktivitas, tapi pupuk sulit didapat,” kata dia.
Wawan mengatakan dirinya, bahkan sejumlah petani lain tidak mempersoalkan jika subsidi pupuk dihentikan pemerintah asalkan produk tersebut tidak langka di pasaran.
Menurut Wawan, program pupuk subsidi itu juga tidak menyasar seluruh petani atau hanya sebagian saja yakni mereka yang memenuhi syarat seperti tergabung dalam kelompok tani.
Senada, Syarul petani lainnya di Kecamatan Muara Telang juga tidak mempersoalkan jika program pupuk subsidi tersebut dicabut oleh pemerintah.
“Toh, pada kenyataannya sering juga terjadi kelangkaan pupuk. Lagipula, pupuk subsidi itu tetap harus dicampur dengan pupuk jenis lain agar hasil lebih maksimal,” kata dia.
Kawasan Muara Telang atau dikenal dengan sebutan jalur di Kabupaten Banyuasin ini merupakan daerah sentra produksi beras di Sumatera Selatan karena memberikan kontribusi paling banyak setiap tahunnya.
Kabupaten Banyuasin saat ini memiliki luas panen padi 208,598 Hektare dengan produksi padi sebesar 905.846 ton GKG atau 519.684 ton pada musim tanam 2019. Daerah ini merupakan daerah produksi beras nomor empat secara nasional.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
