Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi musim kemarau yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun ini.
"Kita harus mengarahkan langkah-langkah kita ke depan pada upaya-upaya tersebut, baik melalui pencegahan dengan kewaspadaan dalam monitoring cuaca, tidak harus menunggu sampai kemarau tiba," kata Mahfud saat membuka Rakorsus Pengendalian Karhutla Tahun 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa.
Mahfud pun mengingatkan agar semua pihak memberikan perhatian serius dalam penanganan dan pencegahan karhutla dan juga menjalankan Inpres No.3 Tahun 2020 tentang Penanggulanan Kebakaran Hutan dan Lahan.
"Kita sudah punya pengalaman banyak sejak tahun 2015 dan sudah seharusnya kita bisa menangani lebih baik lagi dan lebih sistematis," kata Mahfud dalam siaran persnya.
Baca juga: Pos lapangan dinilai efektif kurangi potensi karhutla di Kotim
Baca juga: Menristek: Satelit penginderaan jauh penting untuk tangani karhutla
Baca juga: Memprediksi tsunami-karhutla berbasis kecerdasan artifisial
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kementerian dan lembaga dibahas evaluasi terhadap penanganan karhutla, serta langkah-langkah persiapan ke depan dalam menghadapi puncak karhutla tahun ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menekankan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah karena setiap tahun Presiden Jokowi memberikan arahan langsung kepada jajaran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri terkait hal ini.
Menurut dia, penanganan yang serius membuktikan bahwa kasus karhutla terus menurun.
Tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 296.942 hektare, angka ini jauh lebih kecil dibanding kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yakni 2,61 juta hektare.
Selain karhutla, "transboundary haze pollution" atau pencemaran asap lintas batas juga mengalami penurunan sejak tahun 2015. Bahkan di tahun 2018 dan 2020 tidak terjadi pencemaran asap.
Tercatat pada tahun 2015, transboundary haze pollution terjadi lebih dari dua bulan. Lalu pada tahun 2016 juga terjadi transboundary haze pada akhir Agustus hingga September sekitar 2 minggu. Pada tahun 2017, terjadi pada akhir Agustus sekitar 2 hari, dan pada tahun 2018 tidak ada transboundary haze atau nihil. Tahun 2019 tercatat transboundary haze selama 10 hari pada tanggal 13 hingga 22 September. "Dan Alhamdulillah pada 2020 nihil transboundary haze," papar Mahfud.
Dia menambahkan, dalam penanganan dan pencegahan karhutla diperlukan sinergitas antara pusat dan daerah dan juga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
