Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.Kami menilai program perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Makassar sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga sangat terbantu dengan berbagai program perumahan yang ada baik rusun, bedah rumah, serta program perumahan lainnya,
"Kami menilai program perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Makassar sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga sangat terbantu dengan berbagai program perumahan yang ada baik rusun, bedah rumah, serta program perumahan lainnya," kata Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Muhammad Aras dan sejumlah Anggota Komisi V DPR RI telah melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 15 Februari 2021.
Baca juga: Kementerian PUPR tegaskan program Sejuta Rumah tetap berlanjut 2021
Aras menilai bahwa selain hasil pembangunan hunian yang baik, Kementerian PUPR juga melaksanakan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, Komisi V DPR, dan mitra kerja lainnya.
Selain itu, ujar dia, pembentukan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di daerah tentunya akan mempermudah koordinasi, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan terkait proses pembangunan di lapangan.
"Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan kami di tingkat provinsi juga sangat baik. Pengawasan pembangunan juga bisa mudah dipantau karena ada Satker dan Balai Perumahan di daerah," ucapnya.
Baca juga: Perlu ubah "delivery system" dalam program perumahan bagi rakyat
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Sugiharjo menjelaskan berdasarkan kebijakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pihaknya berupaya memprioritaskan usulan calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diusulkan Komisi V DPR RI.
Sugiharjo mengungkapkan bahwa di daerahnya pada tahun 2021 jumlah rumah yang akan dibedah melalui Program BSPS mencapai 5.840 unit rumah tidak layak huni.
Selain itu, masih menurut dia, sejumlah program perumahan lainnya seperti pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU juga tengah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Sulawesi Selatan.
Pembangunan Rumah Susun dan pendukungnya tahun 2021 rencananya sebanyak 275 unit yang tersebar di 11 lokasi berbeda dengan anggaran sebesar Rp172 miliar. Sedangkan untuk Rumah Khusus akan dibangun 93 unit di dua lokasi dengan anggaran Rp14 miliar, serta PSU sebanyak 5.300 unit dengan jumlah anggaran Rp13 miliar.
"Saat ini paket-paket kontraktual tersebut sudah dilakukan lelang oleh BP2JK dan memasuki tahap evaluasi. Kami harapkan sesuai jadwal minggu depan telah sudah bisa mendapatkan hasil pemenangnya dan segera dilakukan penandatanganan kontrak sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan," kata Sugiharjo.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
