Reuters, dikutip Sabtu, memberitakan sebelumnya belum ada laporan mengenai kerja sama Gedung Putih dengan media sosial untuk mengatasi hoaks yang beredar. Kepala staf kepresidenan Amerika Serikat Ron Klain pernah menyatakan mereka akan bekerja sama dengan Silicon Valley.
"Disinformasi yang menyebabkan keraguan tentang vaksin akan menjadi rintangan besar untuk memberikan vaksin ke semua orang dan tidak ada lagi pemain besar selain media sosial," kata salah seorang sumber yang dekat dengan Gedung Putih.
"Kami berbicara dengan mereka...supaya mereka memahami betapa pentingnya misinformasi dan disinformasi dan bagaimana mereka bisa mengatasinya segera," kata dia.
Pemerintah AS berupaya agar konten misinformasi tidak viral di media sosial. Beberapa waktu lalu pendukung anti-vaksin mengadakan aksi di Stadion Dodger, Los Angeles awal bulan ini.
Protes tersebut bermula di grup Facebook yang menolak informasi soal virus corona, masker dan imunidasi. Demonstran dalam waktu yang singkat menutup akses masyarakat ke stadion, yang menjadi salah satu pusat vaksinasi.
Sang sumber menyatakan pemerintah tidak ingin aksi tersebut terulang lagi.
Gerakan anti-vaksin di AS banyak beredar di media sosial. Laporan dari Center for Countering Digital Health pada Juli 2020 menemukan akun-akun anti-vaksin diikuti 7-8 juta sejak 2019.
Juru bicara Facebook menyatakan mereka sudah menghubungi Gedung Putih "memberikan bantuan apa pun yang bisa kami lakukan", baru-baru ini mereka juga memiliki kebijakan menghapus laman, grup dan akun yang sering menyebarkan misinformasi soal COVID-19 dan vaksin.
Sementara Twitter menyatakan secara berkala berkomunikasi dengan Gedung Putih untuk isu penting, termasuk tentang COVID-19.
Baca juga: Australia lanjutkan undang-undang medsos meski diblokir Facebook
Baca juga: Kanada akan ikuti langkah Australia soal Facebook
Baca juga: Bos Facebook, Google dan Twitter akan hadir di sidang misinformasi
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
