Kelompok militer Myanmar tiga pekan lalu merebut kekuasaan dari pemerintahan resmi sipil negara Asia Tenggara itu.
Guterres, yang berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, mengatakan, "Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil."
"Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa pertanggungjawaban, termasuk apa yang disebut pembersihan etnis populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut," ujar Guterres, saat menyebutkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.
"Hari ini, saya menyeru militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," kata Sekjen PBB.
Sumber: Reuters
Baca juga: DK PBB minta militer Myanmar bebaskan Suu Kyi
Baca juga: PBB khawatir kudeta militer perburuk nasib warga Rohingya di Myanmar
Baca juga: Dewan Keamanan PBB diminta jatuhkan sanksi pada militer Myanmar
Militer Myanmar merebut kekuasaan, menahan Suu Kyi
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
