Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyiapkan pendamping desa untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).persiapannya apa, dimulai dari sekarang,
"Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jakarta, Senin.
Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan saat ini dirinya telah meminta kepala desa di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam melakukan pencegahan karhutla.
Gus Menteri menjelaskan bahwa kepala desa dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan Dana Desa yang mana di dalamnya terdapat poin-poin yang menitikberatkan pentingnya upaya untuk menjaga lingkungan.
"SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi Kepala Desa," kata Gus Menteri.
Saat ini, kata Gus Menteri, Kemendes PDTT akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para kepala desa berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan kebakaran.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan karhutla yang puncaknya dipredikasi akan terjadi pada Agustus dan September.
Baca juga: Presiden Jokowi minta penegakan hukum pembakaran hutan tanpa kompromi
Baca juga: Sejak awal 2021 hingga Februari Polda Riau tangani 6,25 ha karhutla
"Pada Februari, Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla. Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah, kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla, yaitu perlunya memprioritaskan upaya pencegahan secara dini agar tidak terlambat.
"Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini," kata Presiden.
Kemudian, monitoring dan pengawasan terhadap infrastruktur sampai tingkat bawah juga dilakukan, selain perlunya mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.
"Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar," kata Presiden.
Upaya berikutnya adalah perlunya melanjutkan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut untuk memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.
"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," demikian kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Dana desa akan dapat digunakan cegah karhutla
Baca juga: Kemendes: Dana desa bisa untuk antisipasi karhutla
Pewarta: Katriana
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
