Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi (rakor) terkait rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung LIN di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, Rabu (24/2) yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah terkait.
"Sekarang ini di sektor perikanan tangkap dan budidaya sedang kita fokuskan pembangunan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, karena ini mau kita mau jadikan kawasan produksi ikan yang bisa nanti kita ekspor langsung ke berbagai negara di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika, dan Australia. Kita perlu percepat infrastruktur pembangunannya, supaya bisa cepat juga kita gunakan," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Baca juga: KKP tingkatkan SDM Maluku sokong program Lumbung Ikan Nasional
Infrastruktur yang dibutuhkan yakni pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan Ambon New Port. Pelabuhan itu nantinya akan dibangun dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang di dalamnya akan diisi oleh terminal petikemas internasional dan domestik, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG dan pembangkit listrik.
Menurut Luhut, pembangunan pelabuhan diperlukan karena kawasan Maluku memiliki potensi perikanan, terutama pada sektor perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 714, 715, dan 718.
Di tiga titik ini, terdapat estimasi potensi produksi perikanan yang mencapai 750.000 ton per tahun. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pembaruan terkait data tersebut dan tercatat potensi perikanan yang ada mencapai 950.000 ton per tahun dengan target produksi sebesar 665.000 ton per tahun.
Maka, pemerintah menilai perlu secepatnya dibangun infrastruktur yang mampu mengolah potensi tersebut.
Baca juga: KSP: Program Maluku Lumbung Ikan Nasional dukung nelayan kecil
Lebih lanjut, pembangunan untuk kawasan itu sudah ditetapkan dan pembangunan di tahap awal akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kementerian Perhubungan pada dasarnya sudah siap dengan lokasi yang sudah ditentukan bersama para rakor sebelumnya bersama Kepala BKPM. Lokasi itu tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan sudah disusun studi kelayakan di sana. Lahan-lahan juga sudah bertahap akan dibebaskan melalui APBD Maluku 2021," jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin menambahkan perlunya dukungan dari sisi logistik.
Safri menyebutkan berbagai logistik pendukung dari infrastruktur pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang diperlukan antara lain cold storage, chiller, pabrik es, kapal kargo, kontainer freezer, pesawat freighter, kendaraan berpendingin, dan adanya kebutuhan listrik di sekitar infrastruktur terkait. Sementara itu, khusus untuk listrik akan didukung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui PLNG, PLTU, dan PLTU Atap.
"Ini semua nantinya perlu dukungan juga dari sisi logistik, seperti adanya kebutuhan sistem rantai dingin, moda transportasi tujuan ekspor dan domestik," ungkapnya.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
