• Beranda
  • Berita
  • Bambang Pacul: Kader PDIP harus mengerem kerakusan

Bambang Pacul: Kader PDIP harus mengerem kerakusan

28 Februari 2021 12:53 WIB
Bambang Pacul: Kader PDIP harus mengerem kerakusan
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto. (ANTARA/HO-Wisnu Adhi)
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, menginstruksikan kader partai berlambang banteng moncong putih ini, terutama yang menjadi kepala daerah agar mengerem kerakusan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Remlah rasa rakus dan internalisasikan nilai-nilai Pancasila, kalau itu bisa 'match' saya kira korupsi turun," katanya usai rangkaian acara HUT Ke-48 PDIP di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Minggu.

Baca juga: HUT ke-48 PDI Perjuangan di Jateng dimeriahkan 10 macam lomba virtual

Menurut pria yang juga menduduki posisi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, yang paling utama dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah pembangunan karakter manusia.

Karakter yang bagus, kata dia, tentu memahami bahwa ketika mengambil hak orang lain itu adalah keliru dan jika melakukan tindak pidana korupsi itu berarti mengambil hak rakyat.

"Jadi kalau korupsi itu mengambil hak orang lain, dan di dalam Pancasila itu namanya tidak berpikir adil dan tindakannya kurang beradab," ujarnya.

Baca juga: Megawati kritisi visi dan misi calon kepala daerah tak seragam

Hal tersebut disampaikan Bambang Pacul menanggapi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2).

"Saya tidak curiga, tapi sebagai orang politik kadang-kadang kita punya prasangka. Sepengetahuan saya, Gubernur Sulsel ini gubernur yang santun, sering beri ceramah, menurut 'feeling' saya ini orang baik, tapi orang baik di politik itu tidak cukup, kadang dia mendapat kekuasaan bisa kadang-kadang lupa, bisa juga kekuasaan diincar oleh orang lain," katanya.

Menurut Bambang, alat untuk menjatuhkan orang lain bisa melalui penegakan hukum.

Baca juga: PDIP bahas penguatan politik identitas dan biaya tinggi berdemokrasi

"Kadang-kadang lho ya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi kita semua harus tegak lurus dengan hukum, dan yang tidak boleh dilanggar adalah hukum tertulis dan hukum alam," ujarnya.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2021