"Sekarang pembangkit listrik di Bali masih ada yang menggunakan solar. Sudah harganya mahal, tidak optimal energi listriknya dan menimbulkan polusi, jadi banyak sekali kerugiannya," kata Pastika saat mengadakan reses secara virtual di Denpasar, Senin.
Pastika menyampaikan hal itu dalam kegiatan reses bertajuk "Pelaksanaan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Perubahan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" dengan menghadirkan narasumber General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali Adi Priyanto beserta sejumlah jajaran serta Kadis Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda.
Baca juga: IESR paparkan hambatan pengembangan EBT di Indonesia
"Jika Bali menjadi provinsi yang bersih dari polusi, pariwisata Bali pun bisa menjadi lebih mahal karena yang datang ke Bali akan lebih sehat," ujar anggota Komite 2 DPD itu.
Menurut Pastika, di Bali energi baru terbarukan yang bisa dimanfaatkan dapat berupa gas dan juga tenaga surya yang berlimpah, selain dari hasil pengolahan sampah di TPA Regional Suwung, Kota Denpasar.
Meskipun selama ini listrik di Bali sebagian masih disuplai dari Pulau Jawa, Pastika menyampaikan kebanggaannya karena Bali telah berhasil menjadi provinsi pertama di yang 100 persen rumah tangganya sudah teraliri listrik.
"Dari dulu, persoalan pengentasan kemiskinan itu mencakup diantaranya persoalan listrik, jalan, dan air. Bahkan, pada 2008 masih ada hingga satu dusun yang belum teraliri listrik. Di Karangasem dan juga Pulau Nusa Penida, saat itu masih banyak yang belum teraliri listrik," ucap mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.
Bali yang bertumpu dari sektor pariwisata, sebelumnya menjadi provinsi yang tertinggi kenaikan kebutuhan listriknya. "Kalau tidak ada pandemi, kita tentu sudah 'dag dig dug' ketika satu saja pembangkit listrik yang harus diperbaiki, itu harus ada pemadaman bergilir," ucapnya.
Baca juga: Dirjen ESDM: PLTS opsi terbaik kejar bauran EBT dan elektrifikasi
Sementara itu, General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali Adi Priyanto mengatakan dari sejumlah pembangkit listrik yang menggunakan BBM maupun non-BBM, hingga Januari 2021 tercatat daya mampunya total sebesar 1.292,1 MW dan kondisi beban puncak saat ini sekitar 745,1 MW.
"Jadi saat ini masih ada 'reserved margin sebesar 589,9 MW atau 84 persen. Sebelum pandemi, pada Januari 2020 itu beban puncak di Bali mencapai 980 MW, hal yang sama juga terjadi pada periode 2018 dan 2019," ujarnya.
Menurut dia, kalau pertumbuhan penggunaan listrik di Bali masih sama dengan kondisi 2018-2019 dan tidak pandemi, sepertinya Bali sudah megap-megap tidak mampu mengantisipasi pertumbuhannya dan harus segera menambah pembangkit.
Terkait perluasan penggunaan pembangkit listrik dengan menggunakan energi baru terbarukan, akan dibangun pembangkit menggunakan tenaga surya yang tanggal operasi komersial (commercial operation date/COD) pada 2023 dan 2025 di wilayah Negara, Kabupaten Jembrana dan kawasan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan kapasitas masing-masing 25 MW.
"Dipilih di dua lokasi tersebut agar banyak memperoleh sinar matahari. Jadi kita punya oppurtunity 100 MW dari energi surya. Demikian juga sudah ada di Kabupaten Bangli yang dikelola oleh Perusda," ujarnya.
Selain itu, pada 2023 sudah dirancang relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan kapasitas 250 MW yang akan ditambahkan di daerah Pesanggaran, Kota Denpasar.
Selanjutnya dirancang Jawa Bali Connection (JBC) yang diharapkan bisa terwujud 2025. "JBC ini tidak jadi pakai tower, akan disambung dengan kabel 500 KV, jadi ditarik dari Jawa ke Bali dengan kapasitas 2.600 MW. Jika ini terwujud bisa memenuhi kebutuhan energi di Bali sampai dengan 2036," ucapnya.
Adi menambahkan, Bali sejak 2018 itu rasio rumah tangga berlistrik sudah 100 persen. Bahkan pada Januari 2019 telah mendapat rekor MURI sebagai provinsi pertama di Indonesia yang 100 persen rumah tangganya sudah berlistrik.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
