Mensos rancang balai layanan terpadu di Bekasi

3 Maret 2021 17:04 WIB
Mensos rancang balai layanan terpadu di Bekasi
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menunjukkan hasil kreasi warga disabilitas, lansia, dan pemulung kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Komplek Depsos, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Rabu (3/3). (Foto: Pradita Kurniawan Syah).

Warga bisa mengadu, kenapa bansosnya belum cair misalnya

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini merancang konsep balai layanan sosial terpadu untuk memenuhi kebutuhan warga yang memerlukan layanan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Komplek Depsos, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

"Semua layanan sosial nantinya dilayani di sini. Balai ini sebagai akses warga yang membutuhkan layanan sosial," kata Risma di Bekasi, Rabu.

Risma mengatakan realisasi balai layanan terpadu di Kota Bekasi menunggu perizinan serta payung hukum berupa Peraturan Menteri Sosial yang sedang disusun.

"Makanya saya undang Komisi VIII DPR RI ke sini selaku mitra kerja kami karena kami sedang merancang beberapa program yang beda dari sebelumnya, termasuk rencana balai layanan sosial terpadu di Bekasi ini, katanya.

Dia menyebut saat ini ada 41 balai layanan terpadu di seluruh Indonesia. Di lokasi-lokasi itu seluruh layanan sosial diberikan kepada warga mulai dari loket pengaduan bantuan sosial, layanan ambulans dan antar jemput jenasah gratis, hingga penanganan dampak bencana alam.

Baca juga: Kemensos segera bangun rusunawa bagi pemulung di Jakarta dan Bekasi

Baca juga: Mensos antar lima PMKS kerja di Bekasi


"Warga bisa mengadu, kenapa bansosnya belum cair misalnya, terus sewaktu-waktu butuh ambulans tidak usah bayar. Dokter juga akan kami siapkan di sini nantinya, intinya melayani kebutuhan sosial warga," ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi rencana Menteri Sosial mendirikan balai layanan sosial terpadu di area komplek balai rehabilitasi sosial seluas 18 hektare di Kota Bekasi ini.

"Perubahan yang dilakukan Bu Risma sangat bisa kami pahami. Selanjutnya kami akan menggali, mengeksplore, serta mengevaluasi anggaran jika memang programnya bagus. Yang jelas kami akan membantu pengembangan tempat ini karena memang tempat ini inspiratif sekali, sangat menarik," ungkapnya.

Komisi VIII DPR RI secara umum mendukung upaya Menteri Sosial mengembangkan pusat rehabilitasi di Kota Bekasi ini menjadi pusat layanan sosial terpadu masyarakat selain upaya pemberdayaan secara kontinyu terhadap warga yang tinggal di lokasi ini.

Satu hal menarik yang dilakukan Ibu Menteri, kata dia, dia mampu melakukan pendekatan secara humanis untuk menemukan potensi dari warga disabilitas dan memanfaatkan potensi tersebut untuk pemberdayaan ekonomi warga.

"Sehingga terlepas dari image mereka sebelumnya sebagai pemulung, lansia, dan kaum disabilitas biasa dengan pendapatan ekonomi yang jauh lebih baik melalui pemberdayaan ini," katanya.

Baca juga: Kemensos selesaikan BST tahap satu Kabupaten Bekasi dalam empat hari

Baca juga: Mensos Risma inginkan penerima manfaat di balai bisa mandiri

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021