"Target, sampai awal tahun depan selesai. Kalau jumlah penduduk 2,6 juta, musti selesai," kata Gubernur Riau itu di Batam, Rabu.
Pemprov Kepri sudah memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan kepada wakil rakyat dan pejabat negara, tokoh agama, pedagang pasar, guru, anggota TNI, Polri, Satpol PP, aparatur sipil negara dan pelayan publik lainnya.
Pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah mengenai vaksin mandiri bagi masyarakat, karena menyangkut keamanan, harkat dan nyawa manusia.
"Sampai hari ini pemerintah belum memberikan rekomendasi secara khusus. Mudah-mudahan ada keputusannya, tinggal mekanismenya bagaimana," kata dia.
Baca juga: Gubernur: vaksin jadi syarat pembukaan pariwisata Kepri
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan vaksin COVID-19 harus menjadi syarat pembukaan perbatasan untuk pariwisata di provinsi yang berhadapan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam itu.
Pemerintah musti menjamin dan meyakinkan, bahwa pelancong yang datang ke Kepri bebas dari COVID-19. Sejalan dengan itu, masyarakat setempat juga aman dari paparan Virus Corona.
"Vaksin harus menjadi syarat, karena itu juga membuat masyarakat kita 'convident', itu referensi," kata dia.
Namun, lanjut Ansar yang paling penting saat ini adalah menurunkan angka penularan COVID-19 di Kepri. Setelah itu berlaku, maka beberapa kawasan wisata yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat bisa dapat dibuka.
Baca juga: Airlangga: percepatan vaksinasi dapat dorong kepercayaan konsumen
Baca juga: Menkes Budi: 45 juta orang akan dapat vaksin hingga Juni
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
