"Oh iya dong (menolak), kan bukan prioritas kalau keluarga. Prioritas itu adalah tenaga kesehatan, pedagang pasar, nanti petugas layanan publik seperti sopir, kondektur dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Riza menyatakan hal itu juga dikarenakan pemerintah telah membuat kelompok prioritas penerima vaksin karena tuntutan pekerjaan berbagai profesi tersebut berpotensi terhadap penularan COVID-19.
Karena itu, untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah kemudian menyusun kelompok prioritas dimulai dari yang paling berpotensi tertular. Yakni tenaga kesehatan, kemudian pedagang pasar, tokoh publik, pejabat negara, petugas layanan publik dan sebagainya.
"Kalau keluarga kita, lebih baik berada di rumah saja, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Lalu yang keluar rumah siapa? Itu orang yang paling penting dan genting dalam urusan, itupun tetap mematuhi prokes," ujarnya.
Kalaupun mereka yang terpaksa harus keluar rumah, yakni yang memang paling penting dan genting dalam urusan. Mereka pun, tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga: Sejumlah anggota DPRD DKI minta keluarganya turut divaksin COVID-19
Baca juga: 540 lansia telah divaksin COVID-19 di SMAN 41 Jakarta
Alasannya, untuk melindungi keluarga inti yang ada di rumah dari bahaya virus Covid-19.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik mengatakan, permohonan vaksinasi kepada keluarga anggota dewan sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui Sekretariat DPRD DKI Jakarta pada Selasa (2/3).
"Kami minta ke Dinkes, karena sampai sekarang kan belum untuk anak dan istri. Sementara anggota dewan dulu yang divaksin," kata Taufik.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
