Sebelumnya raksasa media sosial itu telah membekukan iklan politik, pemilu, dan sosialisasi selama berbulan-bulan, sebagai bagian dari upaya untuk menindak berita hoax atau informasi yang menyesatkan dan pelanggaran pada pemilu di Amerika Serikat.
Facebook sempat mencabut larangan sementara tersebut pada pemilihan putaran kedua di negara bagian Georgia Januari lalu, tetapi kemudian memberlakukannya kembali.
Ahli strategi digital Demokrat dan Republik berpendapat bahwa larangan semacam itu terlalu luas dan gagal untuk memerangi masalah kesalahan informasi organik dalam platform itu sendiri.
Sebelumnya pada Rabu, Komite Kampanye Kongres Demokratik (DCCC) dan Komite Kampanye Senator Demokratik (DSCC) mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Facebook karena tidak berkomitmen dengan jelas terkait dengan batas waktu larangan tersebut diberlakukan.
Mereka mengatakan pembekuan tersebut telah mempersulit para politikus baik untuk kampanye maupun menjangkau pemilih.
Facebook, yang dalam unggahan blognya mencatat bahwa sistem tidak membedakan antara iklan politik dan pemilu serta iklan "masalah sosial", mengatakan dalam beberapa bulan mendatang akan melihat perubahan lain apa yang mungkin diperlukan pada iklannya.
Baca juga: Google lanjutkan iklan politik di AS
Baca juga: Facebook mulai batasi iklan politik di Indonesia
Baca juga: Facebook beri akses peneliti ke data iklan politik
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2021
