"Kami meminta Kementerian Hukum dan HAM agar menolak upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan ketua umum DPP Partai Demokrat yang sah yakni Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, melalui kongres KLB Demokrat di Deli Serdang," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar, di Mamuju, Senin.
Baca juga: GPI laporkan kerumunan KLB Partai Demokrat ke Bareskrim
Laki-laki yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM harus berlaku adil terhadap Partai Demokrat dan tetap mengakui kepemimpinan AHY yang telah diganggu kelompok yang ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah dan tidak secara konstitusional.
Baca juga: Dede Yusuf ingatkan AHY Ketum Demokrat yang sah
Menurut dia, tidak ada pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat maupun DPC Partai Demokrat di Sulawesi Barat yang mengikuti KLB Deli Serdang, yang memang tidak sah dan telah memilih Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Deli Serdang itu.
"Tidak ada yang mewakili Sulawesi Barat hadir pada acara KLB di Deli Serdang, yang ada itu di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan yang juga segera mendapatkan sanksi dari partai," ujarnya.
Baca juga: KPU prihatin kemelut PD, pastikan AHY masih Ketum
Ia mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat di Sulawesi Barat kompak dan akan mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat.
Baca juga: Kemenkumham akan telaah dokumen yang diserahkan AHY
"Pengurus legislator kader dan simpatisan Partai Demokrat di Sulawesi Barat telah mendatangi Polda Sulawesi Barat dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai ketegasan sikap menolak KLB di Deli Serdang, dan akan tetap mengawal dan mendukung kepemimpinan AHY," katanya.
Baca juga: Demokrat serahkan lima boks bukti dokumen ke Kemenkumham
Baca juga: AHY datang ke Kemenkumham diterima Dirjen AHU
Baca juga: Jika bertemu kubu tandingan di Kemenkumham, AHY: "Senyumin aja"
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
