Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan Indonesia menjadi lebih berat, sebab kebutuhan masyarakat meningkat.Ini mengapa angka kemiskinan lebih berat lagi, karena harus ada fasilitas yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan
"Kita lihat sekali lagi kemiskinan bukan hanya terkait masalah apakah dapat mengakses pekerjaan atau tidak, tapi terkait kebutuhan yang meningkat. Kita dulu tidak pernah membayangkan untuk memakai masker, sanitizer, sekarang harus kita adakan saat ini," katanya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penaggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB Jakarta, Selasa.
Ia memaparkan masyarakat Indonesia bukan hanya kesulitan ekonomi akibat hilangnya kesempatan kerja ataupun terkena dampak pengangguran, namun harus menambah pengeluaran di saat pandemi.
Selain pengeluaran alat perlindungan diri untuk mencegah penularan COVID-19, katanya, pengeluaran untuk akses internet dan gawai yang memadai juga bertambah bagi anak sekolah.
"Ini mengapa angka kemiskinan lebih berat lagi, karena harus ada fasilitas yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan," katanya.
Namun di sisi lain, Mensos menilai adanya pandemi COVID-19 membuat masyarakat menjadi harus disiplin mematuhi protokol kesehatan dan mencoba hal baru seperti pembelajaran formal via internet bagi anak-anak, maupun membuka peluang besar pasar daring bagi pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
Ia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya mengurangi beban masyarakat mengatasi pandemi dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial (Bansos), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Selain itu, ia berencana turun langsung menangani masyarakat terisolasi seperti di Suku Anak Dalam hingga Suku Asmat untuk mengembangkan peternakan dan mengakses pasar daring untuk memudahkan mereka mendapatkan kebutuhan pokok.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana BNPB pada hari keempat mengusung evaluasi satu tahun penanganan COVID-19 di Tanah Air.
Baca juga: Bank Dunia: Pandemi pukul ekonomi Asia Timur, picu kemiskinan baru
Baca juga: Wapres: Pengentasan kemiskinan alami kemunduran
Pada sesi satu hadir sebagai pemberi arahan kebijakan yakni Menko Perekonomian, Wakil Menteri Kesehatan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Kepala BNPB dan perwakilan BPOM.
Selanjutnya sesi kedua akan diisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan Gubernur Papua Barat, Sekda Provinsi Jawa Timur, Wakapolri, CEO Bio Farma, Ketua Umum IDI, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Koordinator RS Darurat COVID-19.
Kegiatan tersebut dihadiri peserta secara langsung maupun melalui media daring dari pemerintah daerah seluruh Indonesian, BPBD seluruh Indonesia, relawan, akademisi, media massa, dan unsur komponen kementerian/lembaga serta TNI-Polri.
Baca juga: Wapres: Kemiskinan akan segera terlihat akibat pandemi COVID-19
Baca juga: BPS: Persentase penduduk miskin naik 0,97 persen akibat pandemi COVID
Baca juga: Anggaran bantuan sosial 2021 ditambah Rp30,5 trilliun tekan kemiskinan
Baca juga: Gerakan wakaf jadi jawaban bagi isu kemiskinan di tengah pandemi
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021
