Kementan diminta kendalikan harga kedelai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Pertanian RI segera melakukan intervensi untuk mengendalikan harga kedelai yang masih mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi pendapatan perajin tahu tempe di Jakarta dan beberapa daerah.

"Penurunan harga kedelai sudah mendesak untuk kelangsungan usaha perajin tahu tempe sekaligus menjaga agar harga tetap terjangkau masyarakat," kata Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangan tertulis, Senin.

Pada awal 2021, sekitar 160 ribu perajin tempe tahu melakukan mogok produksi karena harga kedelai dari biasanya Rp6.500 per kilogram (kg) naik menjadi Rp9.200-9.400. Setelah aksi mogok itu, Kementan menyatakan akan mengupayakan harga kedelai turun menjadi Rp8.500 per kg.

"Awal tahun ini, pasca perajin tempe tahu mogok, pemerintah melalui Kementan menyatakan telah menurunkan harga kedelai menjadi Rp8.500 per kilogram. Tapi saat ini dari laporan kader-kader PSI di berbagai wilayah, harga kedelai masih di posisi Rp10.000 per kilogram," kata Kokok.

Kenaikan harga kedelai yang drastis ini tidak hanya memukul perajin, namun juga konsumen terutama menengah bawah. Ekonomi yang berputar di bawah terkena langsung seperti tukang gorengan dan pemilik warung kecil.

Dalam kondisi perekonomian yang sedang terpengaruh pandemi, pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Tempe dan tahu adalah sumber protein yang menjadi andalan masyarakat terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Baca juga: Ketua DPD terima aspirasi produsen kedelai di Jember
Baca juga: Kemendag: Stok kedelai cukup penuhi kebutuhan nasional

Pekerja mengolah kedelai untuk dijadikan tempe di Pabrik Tempe Kawasan Kali Sentiong, Jakarta, Sabtu (28/7/2018). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jangan sampai timbul impresi karena ini pengusaha kecil dan konsumennya masyarakat kecil, maka urusan tempe tahu ini dikecilkan.

"Saudara-saudara kita perajin tempe se-Indonesia juga butuh perhatian. Mereka bekerja keras menyediakan pasokan protein yang terjangkau untuk rakyat. Sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius," ujar Kokok.

Kokok menambahkan, kader-kader PSI di daerah banyak mendapat keluhan dari perajin tempe dan tahu. Perajin kebingungan untuk menyiasati harga kedelai yang terus-menerus mengalami kenaikan.

Ukuran tempe dan tahu sudah dikecilkan, dan sebagian menaikkan harga. Beberapa perajin juga mengurangi produksi karena harga kedelai yang kian tinggi.

Akibat ukuran yang mengecil dan harga yang terpaksa dinaikkan, di beberapa daerah perajin mengeluhkan produksinya banyak tersisa sehingga harus dibagikan secara gratis.

"Padahal jumlah produksinya sendiri sudah diturunkan secara signifikan sejak harga kedelai mengalami kenaikan," ungkap Kokok.

Baca juga: Ketua DPD: Pengembangan varietas unggul bakal atasi defisit kedelai RI
Baca juga: Mentan: Ketentuan HPP diperlukan, dongkrak daya saing kedelai lokal

Pengamanan Harga Kedelai Petugas menunjukkan kedelai asal Aceh saat peresmian penyaluran kedelai untuk pengamanan harga di gudang BULOG Divre DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (16/9). (ANTARAFOTO/Fanny Octavianus)

Karena itu, PSI meminta agar pemerintah benar-benar serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe dapat berlanjut. Pemerintah tidak perlu ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak "fair" dari situasi kelangkaan kedelai saat ini.

Pada Januari lalu, PSI telah meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak," katanya.

"Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman dalam konferensi pers virtual, Kamis (7/1).