"Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi, dan kami dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester kedua Tahun 2021," kata Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Menurut Ida, rencana Kartu Prakerja untuk semester kedua pada tahun ini adalah karena program itu masih menjadi salah satu bentuk bantuan sosial pandemi COVID-19 bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketika kesempatan mendapatkan Kartu Prakerja itu dibuka untuk CPMI, ujar Ida, maka balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) menjadi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang akan menyelenggarakan pelatihan.
Ida juga memastikan bahwa telah menginstruksikan jajarannya agar balai latihan kerja (BLK) yang berada di bawah pemerintah pusat menyediakan pelatihan bagi calon pekerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.
Ida juga menyoroti skema pembiayaan penempatan PMI, yang rencananya tidak dibebankan kepada pekerja dengan memastikan bahwa pihaknya terus mendiskusikan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Terkait Kartu Prakerja, Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI Tatang Budie Utama mengatakan telah berkoordinasi dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Di tengah pandemi, ujar Tatang, pelatihan secara daring atau online belum terlalu sesuai untuk CPMI.
"Tapi, mungkin untuk ke depan perlu dibicarakan lebih lanjut bagaimana karena ada kaitan dengan skilling, reskilling dan upskilling memang perlu sekali CPMI diberikan pelatihan-pelatihan," ujarnya.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021
