Komisi IV DPR RI mengingatkan pentingnya membenahi tata kelola dalam beragam sektor terkait dengan pangan guna mengantisipasi ketersediaan pangan, terutama dalam menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri 2021.Komisi IV DPR mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi dan tata kelola distribusi dalam negeri
"Komisi IV DPR mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi dan tata kelola distribusi dalam negeri," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemendag fokus jaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan
Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membahas persiapan dan ketersediaan pangan menghadapi bulan Ramadan dan hari besar keagamaan.
Sudin menegaskan bila ada harga tinggi dari sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen, maka jangan sampai harga tinggi tersebut tidak dinikmati oleh pihak produsen. Jika itu terjadi maka dinilai ada tata kelola yang salah.
Baca juga: Komisi IV DPR tolak kebijakan impor beras, prioritaskan beras lokal
Ia menegaskan Komisi IV DPR dengan tegas menolak rencana impor beras 1 juta ton karena hal tersebut juga berdasarkan masukan dari Perum Bulog, serta menimbulkan pertanyaan terkait prognosa dari Kementerian Pertanian.
Apalagi, ujar dia, begitu ada informasi untuk melakukan impor beras diketahui di tengah masyarakat, maka akan terjadi gejolak harga di tingkat petani yang saat ini terindikasi terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan harga gabah di berbagai daerah saat ini jatuh sehingga diharapkan Mentan Syahrul Yasin Limpo dapat meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak impor beras.
Baca juga: Dirut Bulog: Kami utamakan serap beras dalam negeri sebelum impor
Baca juga: Pengamat: Impor beras saat ini belum diperlukan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
