Oleh karena itu, Syaikhu, saat membacakan pidato politiknya pada penutupan Rapat Kerja Nasional (rakernas) PKS 2021 di Jakarta, Kamis, mendesak pemerintah dan badan-badan negara agar memperkuat langkah dan program pelindungan terhadap demokrasi di tanah air.
Syaikhu menerangkan demokrasi permusyawaratan dan perwakilan, yang saat ini dianut di Indonesia, merupakan wujud dari visi kerakyatan sebagaimana diamanahkan oleh dasar negara, Pancasila.
Namun, pimpinan PKS berpendapat banyak tantangan yang dialami bangsa untuk menegakkan demokrasi dan mempertahankan visi kerakyatan.
Ia menilai, demokrasi di Indonesia perlahan-lahan semakin melemah. Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi menurun, sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi dinilai semakin menjadi-jadi.
Baca juga: HNW: Tidak ada agenda amendemen UUD 1945 soal jabatan presiden
Baca juga: KSP: Penurunan indeks demokrasi-persepsi korupsi jadi bahan evaluasi
Baca juga: Anis Matta: Perubahan sosial lebih cepat ketimbang reformasi politik
Syaikhu turut mengomentari wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode, yang banyak dibicarakan oleh publik dalam beberapa hari terakhir.
"Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7 tegas mengatur jabatan presiden hanya sampai dua periode," Syaikhu menjelaskan.
Ia mengatakan masa jabatan presiden penting dibatasi demi mencegah adanya kemungkinan penyelewengan kekuasaan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pembatasan dua periode untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberi pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. PKS meyakini negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang punya akseptabilitas (tingkat penerimaan), kapasitas, dan kredibilitas memimpin bangsa ini ke depan," kata Syaikhu menegaskan.
Tidak hanya soal demokrasi, Syaikhu juga mengingatkan pemimpin bangsa harus memiliki visi kebangsaan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat dan tidak memecah-belah satu sama lain.
"Visi kepemimpinan harus menyatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah-belah apalagi mengadu domba. Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila jadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia," kata Syaikhu.
Namun sebaliknya, ia menegaskan, jika para pemimpin bangsa tidak memiliki visi kebangsaan, maka Pancasila hanya akan jadi alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang mengancam rezim penguasa.
"Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan yang sama, satu rasa, satu nasib, satu sepenanggungan," kata presiden PKS.
Pidato politik yang disampaikan oleh Ahmad Syaikhu jadi salah satu rangkaian acara penutupan rapat kerja nasional PKS yang diselenggarakan selama lebih dari dua minggu pada 1-18 Maret 2021 di Jakarta.
Di samping pembacaan pidato politik, acara penutupan rakernas PKS juga diisi dengan penyampaian laporan hasil rapat kerja oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.
Usai menyampaikan pidato politiknya, Syaikhu pun lanjut memimpin kader-kader partai menandatangani komitmen untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah disepakati dalam rapat kerja nasional untuk periode 2020-2025.
Rakernas PKS pada tahun ini mengambil tema "Terus Melayani dan Membela Rakyat".
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
