• Beranda
  • Berita
  • Penempatan dana PEN di BPD mencapai Rp16,45 triliun

Penempatan dana PEN di BPD mencapai Rp16,45 triliun

18 Maret 2021 17:57 WIB
Penempatan dana PEN di BPD mencapai Rp16,45 triliun
Tangkapan layar - Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto. ANTARA/Dewa Wiguna/am.

Ada penjaminan kredit yang disediakan. Sehingga dari sisi keamanan, sangat terjamin. Stimulasi permintaan kredit juga ada dari stimulus yang ada

Pemerintah telah menempatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga Februari 2021 mencapai sebesar Rp16,45 triliun yang dialokasikan pada 22 BPD dengan target leverage kredit hingga 3 kali atau mencapai hampir Rp50 triliun.

“Penempatan dana PEN di BPD merupakan komitmen pemerintah untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada dalam posisi memastikan bahwa penempatan dana itu benar-benar tersalurkan kepada sektor riil,” kata staf ahli OJK Ryan Kiryanto dalam webinar “Dukung Program PEN melalui Penguatan Fungsi Intermediary BPD" yang disenggarakan Financial Editor Club di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data yang dihimpun OJK Bank Jabar Banten mendapat penempatan terbesar Rp2 triliun, Bank DKI Rp2 triliun dan ada debutan baru yakni Bank Kalsel Rp200 miliar.

Dari data yang ada saat ini BPD menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi daerah yang berada dalam zona hijau pada awal tahun 2021.

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemulihan ekonomi di daerah merupakan hal yang krusial karena itu membentuk perekonomian secara nasional.

BPD memiliki peran strategis, namun untuk memaksimalkan perannya, perlu ada dukungan dari pemegang saham yang utamanya adalah pemerintah daerah.


Baca juga: Kemenkeu catat realisasi belanja PEN per 14 Desember capai 69,6 persen
 

Sebab sering kali mereka ini menjadi penghambat bagi gerak cepat BPD. Dengan jumlah saham yang mereka miliki, seringkali banyak permintaan dari pemerintah daerah yang membuat kinerja manajemen terhambat.

“Masalah ini harus bisa diselesaikan oleh regulator agar kinerja BPD makin maju,” ujarnya.

Ryan menambahkan, komitmen pemerintah juga tercermin dari besarnya dukungan dana PEN, termasuk sejumlah insentif yang telah disediakan untuk memacu pertumbuhan kredit dan termasuk penjaminan kredit.

“Ada penjaminan kredit yang disediakan. Sehingga dari sisi keamanan, sangat terjamin. Stimulasi permintaan kredit juga ada dari stimulus yang ada. Kuncinya sekarang ada di BPD untuk menyalurkan kredit secara prudent,” tandasnya.

Saat ini yang menjadi salah satu badan usaha penjaminan kredit adalah PT Jamkrindo. Berdasarkan keterangan dari Dirut Jamkrindo Putrama Wahyu Setyawan, pihaknya melakukan penjaminan terhadap 755.563 debitur kredit modal kerja.

“Realisasi penjaminan sebesar Rp12,02 triliun dengan rincian Jamkrindo sebesar Rp8,44 triliun dan Jamkrindo Syariah sebesar Rp3,57 trilliun,” kata Putrama dalam keterangan tertulisnya.


Baca juga: BJB salurkan dana PEN untuk kredit mencapai Rp5 triliun

Baca juga: Bank Bengkulu akan salurkan kredit dana PEN senilai Rp400 miliar

Baca juga: Bank Sumsel Babel terima alokasi dana PEN Rp400 miliar


Komitmen penyaluran

Sementara itu, Bank DKI pada akhir 2020 telah menyalurkan dan PEN sebesar Rp5,28 triliun atau 122,79 dari target.

Corporate Secretary Bank DKI Heri Djufraini mengatkan sebagai agent of development, Bank DKI memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di DKI Jakarta.

“Bank DKI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan yang telah mempercayakan Bank DKI,” kata Heri.

Kepala Divisi Kredit Bank Kalsel Marthin Jonathan L memaparkan pihaknya berkomitmen tinggi untuk menyalurkan dana PEN sebagai kredit.

Dari alokasi dana Rp200 miliar, pihaknya menargetkan dapat tersalur hingga Rp400 miliar dengan rincian sebesar Rp340 miliar melalui konvensional dan syariah Rp60 miliar.

“Kami optimistis bahwa target penyaluran dapat tercapai. Karena dalam sebulan pertama saja sudah tersalur sekitar 10 persen,” jelasnya.

Tren pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat berlanjut seiring dengan pelaksanaan vaksinasi dan berjalannya program-program pemerintah.


Baca juga: Anggota DPD: Masyarakat masih perlu sosialisasi dana program PEN

Baca juga: Pemerintah perlu libatkan koperasi dalam penyaluran dana PEN

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021