Nantinya pun, setelah vaksinasi selesai, satuan pendidikan masih diwajibkan memberi opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mendorong Dinas Pendidikan Kota Medan mempercepat vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidik agar sekolah di daerah itu segera bersiap memulai proses belajar mengajar secara tatap muka.
"Komisi X DPR RI mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulai kegiatan belajar tatap muka pada tahun ajaran baru kalau semuanya memang sudah siap," ujarnya dari Jakarta, Sabtu.
Sofyan Tan menyebutkan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI, Kemendikbud mengungkapkan tentang penyelesaian vaksinasi bagi tenaga pendidik yang ditargetkan pada akhir Juni.
Data terakhir yang diterima, katanya, jumlah tenaga pendidik di Kota Medan yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 baru mencapai 500 orang dari total sembilan ribuan orang.
“Sebagai ibu kota Provinsi Sumut, Kota Medan harusnya bisa menjadi contoh percepatan vaksinasi bagi tenaga pendidik,” ujar Sofyan Tan yang politikus PDI Perjuangan itu..
Secara nasional, ujarnya, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditargetkan selesai divaksin hingga akhir Juni mencapai 5.582.875 orang.
Baca juga: PGRI sebut siswa ingin sekolah karena belajar daring kurang maksimal
Untuk tingkat PAUD, SD/MI, SLB dan atau sederajat, katanya, vaksinasi ditargetkan selesai akhir April, tingkat SMP dan SMA atau sederajat pada Mei, dan pendidikan tinggi ditargetkan pada Juni mendatang.
"Dengan proses vaksinasi yang lebih cepat tuntas, maka kegiatan belajar tatap muka di tahun ajaran baru benar-benar bisa terwujud dengan ketenangan," ujarnya.
Sofyan mengakui pentingnya memulai pembelajaran tatap muka setelah hampir setahun dilakukan secara daring.
"Selain untuk menekan jumlah anak terancam putus sekolah akibat terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga yang terganggu akibat pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka juga diperlukan untuk menjaga kualitas pendidikan," katanya.
Suatu studi, ujar Sofyan Tan, menyebutkan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Baca juga: Mendikbud tegaskan sejak awal 2021 PTM terbatas sudah diperbolehkan
Hal tersebut, katanya, termasuk juga menekan kekerasan yang tidak terdeteksi, menekan risiko pernikahan diri, eksploitasi anak terutama perempuan dan kehamilan remaja akibat tidak bersekolah.
Sofyan Tan menyebutkan dalam rapat kerja yang dihadiri Mendikbud Nadiem Makariem, disebutkan bahwa Indonesia satu di antara empat negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh, sedangkan 85 persen lainnya atau 23 negara sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh.
“Nantinya pun, setelah vaksinasi selesai, satuan pendidikan masih diwajibkan memberi opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas," katanya.
Dengan cara itu, katanya, orang tua atau wali siswa dapat memilih opsi bagi anaknya, apakah tetap PJJ atau tatap muka.
Saat ini, ujar Sofyan Tan, mayoritas atau 86 persen sekolah di Indonesia masih menerapkan PJJ.
Baca juga: DPR RI dukung skema sekolah tatap muka
Baca juga: Mendikbud : Setelah vaksinasi sekolah lakukan pembelajaran tatap muka
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
