Sementara blok tersebut memiliki embargo senjata di Myanmar, dan telah menargetkan beberapa pejabat militer senior sejak 2018, tindakan tersebut akan menjadi tanggapan paling signifikan sejauh ini sejak kudeta.
"Terkait Myanmar, kami akan menjatuhkan sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan terhadap
para demonstran," kata Borrell, yang mengatakan situasi di negara itu memburuk.
Reuters melaporkan pada 8 Maret bahwa EU sedang mempersiapkan langkah-langkah tersebut. Nama-nama individu diperkirakan diumumkan begitu sanksi secara resmi diputuskan oleh para menteri.
Tindakan yang lebih keras diharapkan segera diputuskan setelah blok tersebut bergerak untuk menargetkan sanksi pada bisnis yang dijalankan oleh militer.
Para diplomat EU telah mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian dari konglomerat militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), kemungkinan akan menjadi sasaran. Sanksi tersebut akan menghalangi investor dan bank EU untuk melakukan bisnis dengan mereka.
Para konglomerat tersebar di seluruh sektor perekonomian, mulai dari pertambangan dan manufaktur, makanan dan minuman, hingga hotel, telekomunikasi, serta perbankan. Mereka termasuk di antara pembayar pajak terbesar di Myanmar dan mencari kemitraan dengan perusahaan asing karena Myanmar membuka ekonomi selama liberalisasi demokratisnya.
Misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019 merekomendasikan sanksi terhadap kedua perusahaan dan anak perusahaan mereka, dengan mengatakan bahwa mereka memberi sumber pendapatan tambahan kepada tentara yang dapat membiayai pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Sumber: Reuters
Baca juga: Militer Thailand bantah pasok beras ke tentara Myanmar
Baca juga: Pasukan Myanmar bunuh sembilan orang penentang kudeta
Baca juga: PBB cari bukti yang hubungkan militer Myanmar dengan kejahatan
Presiden Jokowi desak kekerasan di Myanmar segera dihentikan
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
