Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemerintah Provinsi DKI dan lima pemerintah daerah penyangga yakni Bogor, Depok dan Bekasi mempertimbangkan secara hati-hati dan menyiapkan kajian dahulu terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) percontohan.Kajian tersebut bersifat makro ketimbang masalah teknis
"Lima pemerintah daerah penyangga DKI Jakarta itu yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan kajian itu dibutuhkan sebagai dasar kepala daerah mengambil kebijakan.
"Kajian tersebut bersifat makro ketimbang masalah teknis kesiapan sekolah dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam persiapan PTM," katanya.
Menurut dia, kajian tersebut mencakup angka transmisi dan dampak COVID-19 di wilayah tersebut, wilayah sebaran, hingga kemampuan sarana dan prasarana kesehatan.
Baca juga: Wagub DKI sebut kampus didahulukan untuk belajar tatap muka
Tak hanya itu, lanjut dia, kajian juga termasuk proyeksi kesiapan jika terjadi lonjakan akibat pemberlakuan PTM, kesiapan anggaran, penilaian, fungsi pengawasan, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat.
Rekomendasi dari Satgas COVID yang kemudian menjadi penentu, berapa jumlah percontohan PTM yang disarankan dan mampu ditangani oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
Ia menjelaskan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap proses percontohan dan PTM berada di tangan pemerintah daerah sesuai keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri.
Namun, Teguh mengingatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021, ada pengkhususan bagi Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat berikut lima wilayah penyangga DKI Jakarta.
Dalam instruksi tersebut, Pemerintah Pusat menggarisbawahi proses pembelajaran di sekolah masih dilakukan secara daring percontohan atau modeling tatap muka, baru bisa dilaksanakan oleh universitas atau akademi.
Baca juga: Riza: Dinkes tengah rumuskan uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka
Sementara untuk pendidikan tingkat menengah atas ke bawah masih dilakukan secara daring.
Sementara itu, pihaknya sempat melakukan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah penyelenggara di Bogor.
Di daerah itu, kata dia, sebanyak 170 PTM tersebar dari tingkat dasar, menengah pertama, pendidikan agama Islam dan menengah atas.
"Pemkab Bogor mengalami kesulitan dalam proses penegakan juknis (petunjuk teknis), penyediaan sarana dan prasarana, juga pengawasan," katanya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
