Sempat dicibir netizen setempat karena terlambat dibanding negara tetangganya, terutama Singapura dan Indonesia, Malaysia akhirnya melaksanakan vaksinasi "Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan" yang kini sudah memasuki tahap kedua.Hingga kini jumlah vaksin yang telah dikirim ke Malaysia sebanyak 847.630 terdiri atas Pfizer-BionNTech dan Sinovac
Negara ini melaksanakan program imunisasi melalui tiga fase yakni fase pertama (Februari – April 2021) untuk kelompok petugas barisan depan (frontlines) melibatkan 500,000 orang.
Fase kedua (April – Agustus 2021) untuk kelompok usia lanjut (warga emas) berumur 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi serta penyandang disabilitas melibatkan sebanyak 9,4 juta orang.
Kemudian fase tiga (Mei 2021 – Februari 2022) untuk penduduk di Malaysia berumur 18 tahun ke atas (warga negara dan bukan warga negara) dengan sasaran lebih 13.7 juta orang.
Pada praktiknya program fase pertama bisa selesai lebih awal karena tidak menggunakan konsep "satu dos suntik, satu dos simpan" lagi seperti rencana awal karena pemerintah puas dengan pengiriman vaksin Pfizer-BioNTech.
"Minggu ini kita terus menggunakan dos-dos yang ada dan tidak perlu menunggu kiriman baru sebelum menggunakan dos-dos tersebut," kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin.
Hingga kini jumlah vaksin yang telah dikirim ke Malaysia sebanyak 847.630 terdiri atas Pfizer-BionNTech dan Sinovac.
Hingga Selasa (23/3) 2021 sebanyak 428.710 orang telah divaksin pada fase pertama sedangkan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama kali menerima suntikan vaksin COVID-19.
Malaysia juga sudah membentuk Komite Khusus Jaminan Akses Vaksin COVID-19 (JKJAV) yang merupakan komite utama dalam perolehan dan pelaksanaan program imunisasi vaksin COVID-19.
JKJAV dipimpin oleh Menteri Kesehatan Dr Adham Baba dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairy Jamaluddin.
Sementara itu berlainan dengan kebijakan di sejumlah negara yang mengkategorikan wartawan sebagai "frontlines", media di Malaysia belum mendapatkan prioritas khusus untuk vaksinasi kendati organisasi media setempat sudah mengajukan permohonan vaksinasi.
Di negara China yang menjadi asal COVID-19 sudah mendapatkannya, sebanyak 160 jurnalis asing di Beijing telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama Sinopharm di Chaoyang Park, Gongyuan, Beijing, Selasa (23/3).
"Kita minta kok. Lewat NUJ (The National Union of Journalists Malaysia) tetapi belum direspon. FCCM (The Foreign Correspondents Club of Malaysia) juga sudah bikin pernyataan. NUJ minta jatah buat sekitar 1000-an media dari hampir semua perusahaan," kata wakil Gerakan Media Marah (Geramm), Alyaa Alhajri.
AstraZeneca dilanjutkan
Sementara itu JKJAV memutuskan untuk tidak meneruskan perolehan pasokan vaksin satu dos suntikan dari perusahaan Johnson & Johnson (J&J) dari Amerika Serikat (AS) namun untuk AstraZeneca tetap dilanjutkan.
JKJAV tetap memegang keputusan sebelumnya bahwa tidak ada bukti penggunaan vaksin itu yang menyebabkan terjadinya pembekuan darah.
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairy Jamaluddin, dalam pernyataan di Putrajaya belum lama ini mengatakan pihaknya akan terus memantau uji klinik vaksin itu memperhitungkan efek seperti yang dituduhkan.
"Sejauh ini tidak ada yang menunjukkan kaitan langsung antara pemberian vaksin itu dengan kasus darah beku yang menyebabkan kematian,” katanya.
Namun demikian pemerintah masih mengkaji perkara tersebut dan vaksin belum sampai ke Malaysia.
"Kita juga belum menggunakannya, tetapi dalam tempo dewasa ini, kita akan terus lihat dari data uji klinikal berkenaan dengan kejadian-kejadian tersebut," kata mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga era Perdana Menteri Najib Razak tersebut.
JKJAV akan menggunakan acuan secara sains dari para pakar farmasi sedangkan untuk saat ini pemerintah tidak ada pendirian lain dan tetap meneruskan pembelian.
Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada kematian dikaitkan dengan vaksin dan pembekuan darah setelah Denmark, Norwegia dan Islandia menangguhkan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca.
Keputusan itu dilakukan setelah mempertimbangkan kebimbangan mengenai pasien yang menunjukkan risiko terjadinya darah membeku setelah melakukan vaksinasi.
AstraZeneca, perusahaan pembuat vaksin itu, sebelum ini telah mempertahankan keamanan produknya di Universitas Oxford.
Kendati menyatakan akan melanjutkan pembelian vaksin buatan Inggris tersebut, politikus UMNO ini juga merespon isu yang berkembang di negara tetangganya, Indonesia.
Khairy Jamaluddin mengatakan pihaknya akan mengkaji kandungan vaksin tersebut dan akan menyatakan pendirian dalam waktu dekat.
Merujuk perkembangan pemberitaan di tanah, media setempat melaporkan media di Indonesia telah melaporkan vaksin AstraZeneca tidak halal dari sisi syariah sebagaimana dikatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Harian setempat Metro melaporkan menurut MUI proses pembuatan vaksin tersebut menggunakan bahan baku hewan.
Sedangkan Rapat Khusus Panitia Muzakarah Dewan Nasional Agama Islam yang mengadakan pertemuan pada 3 Desember lalu memutuskan bahwa aturan penggunaan vaksin COVID-19 adalah suatu keharusan dan harus diambil oleh mereka yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Tentang AstraZeneca tidak ada fatwa khusus. Sejauh ini, semua mufti di Malaysia hanya mengajukan fatwa umum terkait penggunaan vaksin COVID-19," ujar Asisten Pribadi Mufti Wilayah Persekutuan, Razif.
Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr Luqman Abdullah ketika dihubungi mengatakan dirinya masih dalam masa karantina.
Kompensasi efek samping
Menyusul Pemerintah Singapura yang telah mengumumkan rencana kompensasi yang disebut "Program Bantuan Keuangan Cedera Vaksin", Pemerintah Malaysia juga menyetujui untuk memberikan bantuan keuangan mereka yang terkena efek samping vaksin.
Mereka yang dirawat di IGD rumah sakit di Singapura setelah mendapatkan vaksin akan mendapatkan santunan sebesar RM30.000 sedangkan bagi yang meninggal dunia atau cacat tetap akan mendapatkan santunan sebesar RM680.000.
Sedangkan Pemerintah Malaysia memutuskan akan memberikan bantuan dana permulaan sebanyak 10 juta ringgit (sekitar Rp35 miliar) bagi para warga Malaysia dan warga negara asing yang terdampak serius vaksinasi COVID-19.
Menteri Kesehatan Malaysia Adham Baba menyatakan bantuan tersebut selama pengarahan berkala kepada pers soal program imunisasi Covid-19 kebangsaan di Putrajaya, Senin (22/3).
"Bantuan tersebut dibagi dua kategori, yakni bantuan khusus 50 ribu ringgit sekiranya terjadi efek samping serius sehingga memerlukan perawatan panjang di rumah sakit dan 500 ringgit jika terjadi kematian disebabkan oleh vaksin COVID-19," kata dokter dari Partai UMNO tersebut.
Sebelumnya oposisi dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) meminta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) segera mengumumkan rencana kompensasi evek vaksin COVID-19 untuk mengurangi ketakutan masyarakat menerima vaksinasi.
"Karena pendaftaran vaksinasi sudah mencapai satu juta orang, saya mendesak Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi YB Khairy Jamaluddin mempercepat pengumuman rencana kompensasi vaksinasi," kata Bendahara Umum PKR, Lee Chean Chung.
Anggota dewan Semambu, Pahang, ini mengatakan pihaknya sudah berulang kali meminta kepada pemerintah untuk mengumumkan detail informasi rencana kompensasi vaksinasi namun hingga saat ini belum diumumkan dengan alasan masih dalam pembahasan.
Memang efek samping yang ditimbulkan oleh vaksinasi sangat rendah. Statistik internasional menunjukkan bahwa hanya satu sampai dua penerima vaksin yang mengalami gejala anafilaksis pada 100.000 penerima suntikan.
Sedangkan per 27 Januari, hanya tiga dari 113.000 penerima vaksin di Singapura yang mengalami gejala anafilaksis.
Meski begitu pengumuman rencana kompensasi vaksinasi tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menerima vaksinasi dan menunjukkan bahwa Pemerintah bersedia menanggung resiko bersama masyarakat.
Dia mengatakan target pemerintah adalah memberikan vaksin kepada 25,6 juta orang meskipun sudah terdaftar satu juta orang perjalanan ini masih jauh.
"Saya berterima kasih kepada petugas garis depan dan petugas medis dalam proses vaksinasi ini. Saya juga berharap masyarakat dapat mempercepat pendaftaran vaksinasi karena tindakan tersebut penting bagi negara untuk memerangi wabah COVID-19," katanya.
Baca juga: PKR minta Pemerintah Malaysia umumkan kompensasi dampak vaksin
Baca juga: Pendaftar vaksinasi di Malaysia masih minim
Baca juga: Menag Malaysia sambut baik syarat vaksin COVID-19 dalam haji
Baca juga: Tenaga kesehatan di Badau, perbatasan RI-Malaysia jalani vaksinasi
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021
