Penanganan COVID-19 tingkatkan indeks kepercayaan pada Presiden

25 Maret 2021 12:46 WIB

Pakar Konunikasi Politik Emrus Sihombing (ANTARA/HO/Emrus Sihombing)

Penanganan COVID-19 di Indonesia makin baik dan ini berimbas pada indeks kepercayaan

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai penanganan pandemik COVID-19 yang kian membaik mendorong peningkatan Indeks Kepercayaan Kepada Presiden (IKKP).

"Penanganan COVID-19 di Indonesia makin baik dan ini berimbas pada indeks kepercayaan," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Terlepas dari survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (Puspek) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Emrus berpendapat secara umum kebijakan penanganan COVID-19 terus membaik.

Hal itu dapat dilihat dari keseriusan pemerintah mendatangkan atau mengupayakan vaksin dari sejumlah negara melalui kebijakan luar negeri.

"Kita termasuk yang pro-aktif mendatangkan vaksin ini," ucap dia.

Baca juga: Survei Puspek: Indeks Kepercayaan Kepada Presiden Tahun 2021 tinggi

Baca juga: Presiden Jokowi berharap Bendungan Tukul tingkatkan indeks pertanaman

Meskipun dalam situasi pandemik perekonomian menurun, tetapi faktanya kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat masih dapat terpenuhi, lanjutnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Universitas Airlangga pada Februari 2021 dengan melibatkan 800 responden di 34 provinsi, IKKP memperoleh skor 71,93 persen.

Menurut Emrus, hasil tersebut merupakan capaian yang bagus bagi pemerintahan Jokowi karena masyarakat masih percaya kepada Presiden.

"Itu realitas di lapangan dan objektivitas yang diberikan masyarakat," ujar Emrus.

Survei yang dilakukan oleh Universitas Airlangga tersebut melibatkan tujuh dimensi penilaian dengan skor masing-masing kebijakan pemerintah 70,05 persen, kebijakan ekonomi 72,37 persen, pembangunan sosial 71,57 persen, hukum 67,54 persen, penyelenggaraan Pemilu/Pilkada 77,54 persen, pelestarian lingkungan 70,52 persen dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 74,54 persen.

Baca juga: KSP: Pemerintah berkomitmen kuat jaga demokrasi