Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan peran Muhammadiyah hingga kini dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sangat besar.Kami berharap, kehadiran fasilitas kesehatan yang berada dalam naungan PP Muhammadiyah ini dapat mengisi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas kesehatan
Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, sebanyak 53 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 83 rumah sakti yang berada di bawah naungan PP Muhammadiyah telah memenuhi syarat menjadi mitra kerja pemberi layanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.
Gufron, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dari catatan tersebut terlihat bentuk keseriusan PP Muhammadiyah dalam mendukung Program JKN-KIS. Kualitas fasilitas kesehatan yang ada terus meningkatkan, memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga lulus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
"Kami berharap, kehadiran fasilitas kesehatan yang berada dalam naungan PP Muhammadiyah ini dapat mengisi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas kesehatan. Isu saat ini pemerataan layanan baik dari sisi kuantitas dan kualitas menjadi perhatian," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi kerja sama dan kemitraan yang terjalin baik dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kerja sama tersebut menjadi penegasan bahwa kemitraan yang dijalin merupakan semangat bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan di era JKN sekarang ini perlu adanya perubahan paradigma dengan melakukan adaptasi terhadap perilaku utamanya pelayanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan dan rumah sakit jalinannya adalah kemitraan, bukan atasan dan bawahan. Setiap langkah untuk melayani masyarakat menjadi prioritas kami," katanya.
BPJS Kesehatan bersama Pengurus Pusat Muhammadiyah memperkuat kerja sama dalam perluasan kepesertaan dan perluasaan akses layanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dengan kembali menandatangani nota kesepahaman yang dilakukan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Baca juga: Pembiayaan kesehatan jadi tantangan program JKN-KIS
Baca juga: BPJS Kesehatan-KPK jalin kerja sama pemberantasan korupsi Program JKN
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2021
