Anggota DPR minta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin COVID-19

29 Maret 2021 21:32 WIB

Anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrat Lucy Kurniasari. ANTARA/HO.

Pemerintah perlu melakukan lobi dan negosiasi ke negara-negara produsen vaksin

Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari meminta kepada pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19, sehingga tidak mengganggu program vaksinasi yang sedang dilakukan.

"Pemerintah perlu melakukan lobi dan negosiasi ke negara-negara produsen vaksin, agar embargo ke Indonesia dicabut," kata Lucy melalui siaran pers yang diterima, di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan embargo yang dilakukan negara-negara produsen vaksin dapat menyebabkan kebutuhan 15 juta dosis vaksin per bulan untuk vaksinasi COVID-19 tidak terpenuhi.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan segala upaya agar keperluan 15 juta dosis vaksin COVID-19 setiap bulan dapat terpenuhi. Menurut Lucy, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri harus satu visi dalam melakukan lobi dan negosiasi.

"Vaksin produksi dalam negeri tentu belum dapat memenuhi kekurangan, karena masih dalam uji klinis tahap tiga. Masih perlu waktu lebih lama, agar Vaksin Merah Putih dapat digunakan untuk vaksinasi," ujarnya pula.

Lucy menyarankan agar pembelian vaksin yang lebih dominan dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dikurangi dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada Kementerian Kesehatan.

Menurut Lucy, Kementerian Kesehatan lebih proporsional dan lebih mengenal vaksin COVID-19 daripada Kementerian BUMN.

Lonjakan kasus COVID-19 di India menyebabkan negara tersebut melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Vaksin GAVI. India merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin terbesar kedua di dunia setelah China.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan pada April 2021, Indonesia hanya akan memiliki tujuh juta dosis vaksin Sinovac. Karena itu, diperlukan tambahan lebih dari 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca.

"Kalau kita cuma punya tujuh juta, itu artinya 14 hari. Saya sekarang sedang mengatur bagaimana sisa yang ada bisa kita tahan," kata Budi.
Baca juga: Bio Farma minta Kemenlu bantu diplomasi India soal embargo vaksin
Baca juga: Kemenkes jaga ketersediaan stok vaksin April yang terpengaruh embargo