Menurut Anton, hal tersebut bisa mendorong sektor pariwisata secara luas, mengingat di dalam sebuah perjalanan wisata dengan menggunakan jasa agen perjalanan juga melibatkan elemen pariwisata lain seperti pemandu (tour guide), sopir, restoran yang disinggahi, dan lain sebagainya.
"Kami berharap kepada pemerintah untuk tolong juga perhatikan travel industry dan agent. Kalau kita bicara soal industri dan agen, kita punya teman-teman guide, restoran, sopir, komponen bus pariwisata di daerah... Efek dominonya akan berdampak dan mendorong ekonomi Indonesia. Sehingga baik untuk buat kebijakan yang cukup bersahabat dengan kami," kata Anton kepada ANTARA pada Jumat.
Ia kemudian memberikan contoh negara yang secara langsung melibatkan kehadiran agen perjalanan untuk menggerakkan pariwisata lokal, salah satunya adalah negeri jiran, Malaysia.
Baca juga: Alasan di balik sulitnya refund tiket pesawat dengan uang tunai
Baca juga: Agen perjalanan bahas upaya pemulihan pariwisata Lombok
Mengutip dari TTG Asia, pemerintah Malaysia mewajibkan mereka yang beriwisata di wilayah dengan RMCO (recovery movement control order) seperti Perlis, Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Putrajaya dan Labuan, harus menggunakan agen travel terdaftar, dan perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari polisi sebelum melakukan perjalanan.
Perjalanan antarwilayah bagian dengan kapasitas pribadi masih tidak diperbolehkan.
"Kondisi di Indonesia berbeda dengan Malaysia. Kebanyakan behavior masyarakat lebih direct untuk beli via OTA (Online Travel Agency/Agen Perjalanan Daring), memilih booking dan beli sendiri," kata Anton.
"Di Malaysia, pemerintahnya mewajibkan mereka yang berlibur untuk menggunakan jasa travel agent. Kalau menggunakan jasa travel, akan membantu ekonomi juga. Agent dampaknya banyak, ada variabel-variabel lain seperti guide, restoran, dan efek dominonya juga dapat," imbuhnya.
Anton kemudian berharap para pelaku bisnis di sektor pariwisata, pemerintah, dan masyarakat sebagai wisatawan bisa terus patuh menerapkan protokol kesehatan, dan harus diawasi secara ketat demi mencegah transmisi penyebaran virus corona (COVID-19).
"Kita tidak mau ada lonjakan sampai belasan ribu seperti libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021 kemarin. Sehingga mengatur liburan dengan pembatasan dan protokol ketat di tempat-tempat wisata," kata Anton.
"Disiplin dari pelaku industri dan masyarakat, semuanya harus mulai sadar diri. Sehingga nanti pandemi selesai, tidak ada yang terpapar dan bisnis yang terkapar," pungkasnya.
Baca juga: Tren "staycation" di libur panjang sasar segmen keluarga
Baca juga: Vaksin bisa jadi angin segar bagi sektor pariwisata 2021
Baca juga: Dampak sederet syarat kunjungan ke Bali bagi pelaku sektor pariwisata
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2021
