Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan hal tersebut karena ketika mudik, masyarakat biasanya membawa uang dan membelanjakannya di daerah tujuan.
"Dengan adanya larangan mudik, Jakarta lebih diuntungkan. Dengan adanya larangan mudik, sebenarnya 'spending' yang tadinya di daerah bisa dipakai untuk 'staycation' atau 'vacation' di sekitar Jakarta dengan memanfaatkan fasilitas yang ada," kata Gumilar dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Senin.
Karena itu, pemprov mendorong adanya larangan mudik ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan program-program "staycation" dengan membuat paket-paket liburan di Jakarta.
"Lalu menginap di hotel, karena tentu saja di sini bisa hotel-hotel menawarkan dengan harga yang cukup murah dan diskon-diskon cukup murah," katanya.
Biasanya di musim liburan lebaran karena mudik sehingga hotel-hotel di Jakarta justru harus bisa menggunakan kesempatan dengan menawarkan paket-paket yang harganya kompetitif untuk dimanfaatkan buat berlibur. "Tentu harapannya bisa dikolaborasikan dengan PHRI," ujarnya.
Baca juga: Anies segera putuskan penggunaan SIKM di Jakarta jelang musim mudik
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta masih kaji pemberlakuan Surat Izin Keluar-Masuk
Iwantono menyatakan PHRI DKI mengharapkan dengan adanya pelarangan mudik ini, terdapat pertumbuhan sektor hotel bisa sekitar 20 sampai 30 persen dari kondisi sebelumnya, jika memang orang tidak mudik dan tetap di Jakarta.
"Dengan larangan ini, tentu banyak yang stay, mungkin sebagian besar dari mereka masuk hotel-hotel, kami harapkan hotel tumbuh 20-30 persen dari sebelumnya," katanya.
"Meski demikian, sebenarnya kalau dalam kondisi normal tanpa ada pandemi, kita lebih suka apabila tidak ada larangan mudik, tapi kita menyadari problem COVID-19 ini begitu berat bagi kita sehingga pengendalian penularan lebih penting dari yang lain," katanya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa keputusan pemerintah yang melarang mudik tahun ini sudah final alias tidak bisa berubah lagi.
"Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus COVID-19," ucap Budi Karya melalui keterangan resmi, Ahad (4/4).
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu menyebutkan Kemenhub segera menerbitkan Peraturan Menhub (Permenhub) Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri Tahun 2021.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
