Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu, memastikan pemberian THR dan Gaji Ke-13 wajib diberikan kepada karyawan maupun ASN, TNI dan Polri untuk optimalisasi konsumsi.
"Setelah memberikan berbagai dukungan dan insentif kepada dunia usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan pembayaran THR kepada karyawan," katanya.
Ia mengatakan kebijakan ini akan bersinergi dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kinerja perekonomian secara keseluruhan terutama pada triwulan II-2021.
Baca juga: Sudah diberi stimulus, Airlangga ingatkan pengusaha wajib bayar THR
Baca juga: Setuju imbauan Airlangga, pengamat: THR ciptakan multiplier effect
"Saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli," katanya.
Berbagai program tersebut mencakup percepatan penyaluran target output perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bansos tunai dan lainnya yang belum terpenuhi di triwulan I, pada April sampai awal Mei 2021.
Menjelang Lebaran, pemerintah juga akan mempercepat pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei 2021 serta penyaluran program perlindungan sosial lainnya yang diperkirakan mencapai Rp14,12 triliun.
Selanjutnya, pemerintah menyalurkan bansos beras bagi masyarakat selama Ramadhan, melalui program bantuan beras sebesar 10 kilogram masing-masing untuk para penerima kartu sembako.
Menurut rencana, penyaluran bansos beras akan dilakukan pada akhir Ramadhan atau selama masa peniadaan mudik berlaku.
Terobosan lainnya adalah penyelenggaraan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir Ramadhan atau Harbolnas Ramadhan, yang berlangsung selama lima hari pada H-10 sampai H-6 Idul Fitri.
"Kegiatan ini bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal," kata Airlangga.
Ia memastikan pemerintah siap memberikan subsidi biaya untuk ongkos kirim (ongkir) gratis, terutama untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM dalam negeri.
Airlangga mengatakan semua kebijakan ini akan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama Ramadhan dan Lebaran yang dilalui dengan adanya larangan mudik.
"Diharapkan kebijakan ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021," katanya.
Berdasarkan perkiraan, agar ekonomi bisa kembali ke level pertumbuhan pra-COVID-19 sebesar 5 persen pada akhir tahun, maka ekonomi harus tumbuh 6,7 persen di triwulan II-2021.
Apabila pertumbuhan triwulan II-2021 tidak mencapai 6,7 persen, maka pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun 2021 tidak tercapai, mengingat ekonomi triwulan I masih tumbuh negatif.*
Baca juga: Gubernur Khofifah ingatkan perusahaan Jatim tak mencicil THR pekerja
Baca juga: Airlangga minta bayar penuh THR, pengamat: sudah sesuai ketentuan
Pewarta: Satyagraha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
