Reuters mengutip kantor berita RIA, bahwa usulan tersebut berasal dari Alexander Bashkin dari Partai Rusia Bersatu saat berbicara di parlemen.
"Rusia bukan advokat sanksi, tapi, jika Zoom memiliki keputusan seperti itu untuk hubungan institusi pemerintah dan perusahaan, maka blokir layanan mereka di negara kita mungkin langkah yang simetris, resiprokal," kata Bashkin.
Amerika Serikat beberapa waktu lalu menuduh Rusia ikut campur dalam pemilihan umum dan terlibat sejumlah peretasan, yang dibantah Moskow.
Sementara itu, Rusia belakangan ini menargetkan perusahaan internet asing jika mereka gagal menghapus konten yang dilarang negara tersebut.
Koran Rusia, Kommersant, menuliskan Zoom Video Communications Inc melarang distributor mereka menjual layanan ke institusi dan perusahaan milik pemerintah, berdasarkan surat untuk RightConf, distributor Zoom di wilayah Rusia.
RightConf tidak berkomentar atas temuan ini.
Sementara perwakilan Zoom menyatakan mereka sedang memperbarui pendekatan di wilayah tersebut dan konsumen yang sudah menggunakan Zoom, baik pemerintah maupun swasta, tetap bisa mengakses layanan mereka.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov saat memberikan keterangan tentang Zoom tidak menyebut soal rencana larangan aplikasi tersebut.
"Secara umum, kami merasa menyesal dan bingung mengapa institusi pemerintah Rusia dan pendidikan tinggi sekarang kehilangan kesempatan untuk memperpanjang kontrak dan membuat kontrak baru," kata Peskov.
Kremlin menggunakan Zoom untuk pertemuan internasional, Presiden Vladimir Putin disebut jarang menggunakan Zoom karena ada alternatif lain di sana, Reuters dikutip Kamis.
Baca juga: Zoom ungkap China minta blokir percakapan peringatan tragedi Tiananmen
Baca juga: Zoom tak bisa diakses, kesalahan internet lokal diduga jadi penyebab
Baca juga: Zoom tambah efek wajah untuk edit alis dan warna bibir
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
