Gubernur Tokyo Yuriko Koike meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi virus corona di bawah keadaan darurat karena kekhawatiran meningkatnya kasus COVID-19 di ibu kota negara Jepang itu.Mengurangi arus orang adalah kunci dalam mencegah infeksi
Langkah itu dilakukan setelah Tokyo melaporkan 555 kasus virus corona pada Rabu (7/4), jumlah terbanyak dalam dua bulan, dan kurang dari empat bulan sebelum Olimpiade Tokyo akan dimulai.
Koike mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat tentang berapa lama keadaan darurat semu akan diberlakukan, yang akan mencakup liburan Golden Week akhir April hingga awal Mei.
Baca juga: Jepang prioritaskan vaksin untuk atlet Olimpiade
"Mengurangi arus orang adalah kunci dalam mencegah infeksi," ujar Koike, dikutip dari Kantor Berita Kyodo, Kamis.
Langkah-langkah tersebut dapat mencakup mempercepat waktu tutup untuk restoran dan bar menjadi jam 8 malam, dari jam 9 malam, di daerah padat penduduk.
Kasus COVID-19 meningkat sejak keadaan darurat di sejumlah wilayah di Jepang, termasuk Tokyo, dicabut pada 21 Maret. Koike telah menyuarakan keprihatinan bahwa Tokyo bisa saja mengikuti Prefektur Osaka, yang melonggarkan tindakan pencegahan namun mengalami peningkatan jumlah kasus tertinggi sejak saat itu.
Tiga prefektur yang bertetangga dengan Tokyo -- Kanagawa, Chiba dan Saitama -- juga bisa dikenakan tindakan yang lebih ketat. Gubernur Chiba, Toshihito Kumagai, mempertimbangkan permintaan serupa saat ini tetapi situasinya berubah-ubah.
Baca juga: Penyelenggara Olimpiade Tokyo batalkan uji coba polo air
Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan pemerintah pusat akan "terus memantau situasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah" sambil mendengarkan arahan para ahli kesehatan.
Revisi hukum yang mulai berlaku pada Februari memperkenalkan keadaan semu darurat sebagai cara untuk mengambil langkah-langkah yang ditargetkan untuk menurunkan infeksi sambil menjaga perekonomian berjalan semaksimal mungkin.
Pemerintah saat ini dapat menunjuk kota besar dan kota kecil untuk menjalankan tindakan yang lebih ketat, tidak seperti versi lengkap, yang mencakup seluruh prefektur.
Peraturan tersebut memberlakukan denda untuk restoran dan bar yang menolak mematuhi perintah untuk mempersingkat jam kerja, hingga 200.000 yen (sekitar Rp26 juta).
Baca juga: Estafet obor Olimpiade di Osaka dibatalkan karena lonjakan COVID-19
Baca juga: Jepang pertimbangkan pangkas jumlah pengunjung resmi Olimpiade
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2021
