Helmy mengatakan, penimbun bahan pokok dapat dikenakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
"Hal itu terkait penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang," kata Helmy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, Satgas Pangan terus mengantisipasi agar tidak terjadi penimbunan stok bahan pokok, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijrigah.
Kesiapan yang dilakukan antara lain melaksanakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Badan Karantina Pertanian dan Bea Cukai.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tercukupi dan harga stabil. Selain itu, Satgas Pangan bersama dengan kementerian terkait juga akan melakukan operasi pasar.
"Kami juga melakukan koordinasi dengan Kepala Satgas Pangan daerah untuk memastikan distribusi dan menghindari adanya penimbunan bahan pokok," kata Helmy.
Baca juga: DKI jamin ketersediaan dan keamanan pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Dinas KPKP pastikan pangan Jakarta aman jelang Ramadhan 2021
Menurut dia, apabila pasokan bahan pokok aman, permintaan akan terjaga bahkan meningkat sehingga akan menggerakkan perekonomian.
"Kita harus siapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian, khususnya pasokan kebutuhan pokok berjalan lancar, sehingga permintaan terjaga dan harga stabil, serta terjangkau," kata Anies dalam pertemuan Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemprov DKI dan BUMD di Jakarta, Rabu (7/4).
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
