Penetapan dilakukan pada Rapat Pimpinan PH yang berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, Jumat.
Rapat pimpinan menyatakan pandemik COVID-19 telah mendatangkan dampak yang cukup mendalam bagi rakyat dan ekonomi, dan negara.
Rapat itu menyimpulkan bahwa pemerintah sekarang gagal menangani sepenuhnya masalah-masalah tersebut.
Mereka menyesalkan demokrasi di Malaysia menjadi parah akibat pengkhianatan dan pembelotan politik hingga menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi sendiri meluntur.
"Usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam Pemilu ke-15, justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi, manakala kelangsungan pemerintah bergantung kepada kestabilan dan keutuhan politik," kata para pimpinan PH.
Mereka juga mengakui potensi dan kepentingan Wilayah Sabah dan Sarawak sebagai energi pertumbuhan ekonomi yang baru dalam memacu pembangunan negara, dengan jaminan pembagian sumber daya yang lebih seksama --seiring dengan sinergi pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.
"Kami akan menggerakkan semua wakil rakyat dan pimpinan negeri untuk menggali seluruh potensi dan keupayaan bagi menangani isu-isu dasar berkait pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami juga akan meneruskan proses bersama untuk membentuk manifesto Pakatan Harapan," menurut hasil rapat.
Baca juga: PM Malaysia minta 14 menteri UMNO tetap di kabinet
Baca juga: UMNO bakal mundur dari Perikatan Nasional
Hubungan memburuk, Malaysia usir semua diplomat Korea Utara
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
