Pemprov DKI Jakarta melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan swasta, baik sebagai lokasi vaksinasi maupun dalam menyediakan SDM di sentra vaksinasi yang bukan fasilitas kesehatan pemerintah serta ormas dan asosiasi industri.
"Kami menyiapkan sentra vaksinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, di luar Puskesmas dan rumah sakit," kata Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Suharti di Jakarta, Senin.
Sentra vaksinasi ini lebih diminati oleh lansia karena lebih dekat dengan rumah dan bisa bersama-sama dengan warga dari lingkungan masing-masing. Selain itu, sentra vaksinasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan suplai vaksin juga sangat membantu meningkatkan kapasitas vaksinasi DKI Jakarta.
Vaksinasi COVID-19, kata Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman ini, masih diarahkan pada kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik di Jakarta. Pemprov "menjemput bola" dengan menyediakan fasilitas antar-jemput bagi warga lansia, baik menggunakan bus maupun sepeda motor untuk memudahkan warga ke lokasi vaksinasi.
Saat ini tempat layanan vaksinasi di Jakarta, yaitu Istana Presiden, Balai Kota DKI Jakarta, kantor wali kota, kecamatan, kelurahan, DPR/DPRD, RPTRA, mall, pasar, hotel, wisma, taman, RSU swasta dan vertikal, RS TNI/POLRI, RSUD, RS khusus, klinik, Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan, Puskesmas Keliling, sekolah (TK-SMA), GOR, gedung perkantoran swasta/BUMN, "drive thru" dan lainnya.
Baca juga: Riza: Jakarta berada di jalur cepat vaksinasi COVID-19
Baca juga: Vaksinasi untuk pekerja hotel dan restoran masih jauh dari harapan
Di samping itu, disiapkan pula sistem untuk membantu pendaftaran dan penjadwalan lansia, karena tidak semua lansia dapat menggunakan sistem daring.
Pada pelaksanaannya, data yang digunakan adalah data dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, lalu diberikan penjadwalan sampai tingkat RT. Selanjutnya, pengurus RT memberitahu lansia terkait jadwal dan lokasi vaksinasi.
Diupayakan dalam satu RW divaksin di lokasi yang sama untuk kemudahan pengelolaan di lapangan. Untuk warga yang belum terjadwal karena tidak ber-KTP DKI Jakarta atau yang lokasinya jauh karena alamat domisili berbeda dengan alamat KTP, tetap dimungkinkan untuk divaksin, baik dengan mendaftar melalui daring
(online) maupun melaporkan diri ke Ketua RT.
Pada Februari 2021, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pada Kemenkes agar dimungkinkan vaksinasi bagi pendamping lansia dan disetujui di Maret 2021 untuk kelancaran vaksinasi kelompok lansia.
Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas transportasi berupa bus sekolah, TransJakarta serta sepeda motor dari RT/RW di sejumlah wilayah yang membutuhkan karena lokasi yang cukup jauh. Kemudian melakukan pendataan warga secara "door to door" dan berkolaborasi lewat menggandeng perusahaan swasta (Gojek dan Grab) untuk memberikan kemudahan berupa biaya gratis atau pemotongan biaya pengantaran lansia ke lokasi vaksinasi.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
