"Pemerintah memberikan bantuan untuk hunian sementara karena dikhawatirkan jika masyarakat berkumpul dalam satu tempat pengungsian akan meningkatkan potensi penyebaran COVID-19," katanya saat meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Lumajang, Senin.
Menurutnya bantuan hunian sementara tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu untuk nantinya digunakan menyewa rumah sebagai tempat tinggal sementara sampai proses rekonstruksi selesai.
Baca juga: ACT Malang buka posko distribusi bantuan untuk korban gempa
"Bantuan tunggu hunian diharapkan masyarakat tidak pada pos pengungsian karena saat ini kondisi pandemi, sehingga dikhawatirkan munculnya klaster pengungsi," tuturnya.
Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan bantuan hunian sementara tersebut nantinya akan diberikan kepada korban gempa bumi dengan kerusakan rumah sedang hingga berat.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan pihaknya saat ini masih melakukan validasi data untuk pendataan kerusakan rumah korban gempa bumi di Lumajang.
"Kami masih memvalidasi mana rumah yang aman dan mana yang tidak aman, kita minta masyarakat untuk tidak masuk ke rumah yang kondisinya tidak aman," katanya.
Baca juga: BPBD Kabupaten Malang catat 3.682 rumah rusak akibat gempa
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan total rumah yang rusak di Kabupaten Lumajang akibat gempa bumi sebanyak 661 rumah dengan rincian 187 rumah rusak berat, 326 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan.
Khofifah juga menyampaikan duka cita bagi para keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (10/4) karena berdasarkan data BPBD Lumajang mencatat sebanyak lima orang meninggal dunia akibat gempa.
"Saya sampaikan duka cita yang mendalam, utamanya bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua keluarganya diberikan kesabaran dan keikhlasan," katanya.
Kunjungan Gubernur Jawa Timu tersebut merupakan monitoring pelayanan pasca bencana gempa. Khofifah juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan sinergitas antara TNI- Polri dan pemerintah daerah yang telah melakukan penanganan tanggap bencana maupun pascabencana.
"Proses tanggap darurat harus diikuti oleh percepatan. Diharapkan proses rekonstruksi segera dilakukan sesuai harapan dari Pak Presiden itu dua bulan sudah selesai," ujarnya.
Baca juga: PMI Kabupaten Malang siapkan tempat pengungsian untuk ratusan warga
Baca juga: Khofifah minta percepatan penanganan pascagempa di Jatim
Baca juga: Gempa Malang sisakan trauma bagi korban
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
